bacakoran.co -- penunjukkan sebagai pelaksana tugas perusahaan daerah (pd) , kota prabumulih ternyata 'bermasalah'.
belum sepekan memegang amanah sebagai plt direktur pasca pemberhentian pejabat direktur perusahan tersebut yaitu yang tersandung masalah hukum sejak jumat 20 februari 2026 itu, selasa 24 februari 2026 terkuak jika heriyanto ternyata masih aktif sebagai pengurus partai solidaritas indonesia (psi) kota prabumulih.
padahal berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi bumd, pasal 35 poin (l), ditegaskan sabahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, yang bersangkutan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
masalah ini terkuak dalam rapat management pd petro prabu dengan komisi ii dprd prabumulih, selasa 24 februari 2026 di gedung dprd kota prabumulih.
rapat itu semula membahas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat terkait gas rumah tangga yang dikelola pd petro prabu.
“kami mengundang petro prabu untuk silaturahmi dengan plt direktur yang baru dan membahas beberapa poin yang menjadi polemik di tengah masyarakat seperti gas gratis, jumlah pegawai yang membengkak hingga status plt direktur yang masih sebagai pengurus partai,'jelas ketua komisi ii dprd prabumulih, feri alwi.
nah dalam rapat yang disaksikan sejumlah media itu, salah satu anggota komisi ii dprd prabumulih, suherli berlian mempertanyakan status heriyanto yang masih aktif sebagai pengurus partai politik.
"hal ini berpotensi berdampak hukum, oleh karena itu kami minta masalah ini dikomunikasikan dulu dengan bagian hukum di pemkot prabumulih agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingkan terkait masalah hukum di kemudian hari,"ucapnya.
komisi ii dprd prabumulih berharap agar ke depan tidak ada lagi polemik di pd petro prabu, baik akibat masalah pribadi seperti yang terjadi dengan direkturnya rondon juleno, maupun masalah managemen. "sehingga kedepan, pd petro prabu ini bisa menyumbang pad bagi kota prabumulih,"ucapnya.
dalam rapat tersebut, heriyanto mengakui dirinya masih terdaftar sebagai pengurus partai solidaritas indonesia. "kalau sekarang masih terdata (parpol, red). tapi siap mundur,"katanya.
heriyanto juga belum dapat memastikan apakah program gas kota gratis yang menjadi bagian dari visi misi wali kota prabumulih dapat direalisasikan.
dia mengatakan program tersebut masih dalam proses pembahasan dengan pihak terkait seperti badan pengatur hilir minyak dan gas bumi dan pt pertamina gas.
mendengar jawaban itu, komisi ii dprd prabumulih, meminta kepastian kapan program gas kota gratis itu bisa dilakukan dan apakan benar bisa dilakukan.
"harus ditegaskan apakah tahun depan, 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. atau memang tidak bisa. sehingga hal ini tidak menjadi polemik, kasihan nanti wali kota juga yang disalahkan masyarakat,"ucapnya.
masalah lain yang mencuat adalah jumlah pegawai perusda petro prabu yang dinilai tidak ideal. berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, saat ini terdapat 74 pegawai, terdiri dari 23 pegawai tetap, 30 pegawai kontrak, dan 21 pencatat meteran.
padahal, menurut keterangan manajemen, jumlah ideal pegawai hanya sekitar 20–30 orang. dprd menilai kelebihan jumlah pegawai menjadi salah satu beban operasional yang memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan.
“jumlah 74 pegawai ini menjadi beban. idealnya sekitar 30 orang. ke depan akan dilakukan restrukturisasi, kemungkinan dengan tidak memperpanjang kontrak pegawai kontrak, bukan pemecatan,” jelas suherli.
