bacakoran.co -- tim penyidik , sumatera selatan, selasa 3 maret 2026 salah satu di kabupaten penghasil beras itu.
penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi program rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) di kabupaten oku timur.
dari penggeledahan yang berlangsung sekira 6 jam sejak pukul 15.00 wib hingga sekitar pukul 21.00 wib itu, petugas mengumpulkan dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran kredit rumah subsidi periode 2024–2025 tersebut.
kepala kejaksaan negeri (kajari) oku timur dennie sagita, melalui kepala seksi intelijen kejari oku timur sefri hendra, didampingi kasi tindak pidana khusus (pidsus) hafiez menjelaskan, tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit flpp kepada masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
“penggeledahan dilakukan untuk mencari, menemukan, dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan proses pemberian fasilitas kredit perumahan subsidi pada salah satu perumahan subsidi di wilayah oku timur,” jelas sefri saat pers rilis rabu 4 maret 2026.
dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sebanyak 163 dokumen penting. ratusan dokumen itu terdiri dari berkas jaminan kredit debitur, sertifikat hak milik (shm), sertifikat hak guna bangunan (shgb), dokumen hak tanggungan, hingga dokumen peningkatan dan pemecahan sertifikat yang berkaitan dengan penyaluran kredit flpp.
“seluruh dokumen yang disita akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut oleh tim penyidik guna memperkuat alat bukti,” jelas kasi pidsus hafiez.
menurutnya, pendalaman dokumen dilakukan untuk mengungkap secara terang dugaan adanya penyimpangan dalam proses penyaluran kredit subsidi tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
hingga kini, tim penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk menyusun konstruksi hukum perkara sekaligus menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
kejari oku timur menegaskan, seluruh proses penanganan perkara dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
sebelumnya, kejari oku timur telah resmi meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi program rumah subsidi flpp dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
keputusan tersebut diumumkan dalam konferensi pers pada 20 februari 2026 di kantor kejari oku timur. penyidik menyatakan telah menemukan indikasi kuat adanya peristiwa yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan.
surat perintah penyidikan diterbitkan pada 5 februari 2026 sebagai dasar hukum untuk mendalami lebih jauh dugaan penyimpangan program flpp di wilayah oku timur.
program flpp sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni melalui skema kredit pemilikan rumah (kpr) subsidi dengan bunga ringan dan cicilan terjangkau. dalam pelaksanaannya, bank pelaksana bekerja sama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan hunian bersubsidi bagi masyarakat.
namun, dalam proses penyelidikan, penyidik menemukan sejumlah indikasi yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang semestinya. salah satu bank pelat merah disebut sebagai pihak pelaksana program flpp yang bekerja sama dengan pengembang perumahan di oku timur.
hingga saat ini informasinya sudah tujuh orang saksi telah diperiksa untuk mengurai alur dan mekanisme penyaluran pembiayaan perumahan tersebut. penyidik juga masih memanggil saksi tambahan serta mengumpulkan dokumen pendukung guna memperkuat pembuktian.
meski telah masuk tahap penyidikan dan dilakukan penggeledahan, kejari oku timur belum mengungkap nilai pasti kerugian negara dalam perkara ini. proses audit dan pendalaman alat bukti masih berlangsung.
“kami masih fokus pada pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi. perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kepada publik,” tegas hafiez.
