bengkulu, bacakoran.co – komisi pemberantasan korupsi () kembali melakukan operasi tangkap tangan (ott) yang menyita perhatian publik. 

kali ini, , provinsi bengkulu, muhammad fikri thobari, bersama sejumlah pihak lainnya diamankan dan dibawa ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. 

penindakan ini diduga terkait praktik pemberian fee proyek di lingkungan pemerintah kabupaten rejang lebong.

kronologi penangkapan di bengkulu

ott terhadap bupati rejang lebong bermula dari pemantauan aktivitas fikri thobari di bengkulu selatan pada senin (9/3) pagi. 

tim kpk kemudian bergerak menuju kediaman pribadi sang bupati di jalan hibrida, kelurahan sidomulyo, kecamatan gading cempaka, kota bengkulu. 

saat penggeledahan berlangsung, turut hadir kepala dinas pupr rejang lebong, hary eko purnomo.

sekitar pukul 18.00 wib, tim kpk membawa sejumlah orang ke mapolresta bengkulu untuk pemeriksaan awal. 

barang bukti berupa telepon seluler dan sejumlah uang yang diduga berasal dari kontraktor juga diamankan. 

fikri kemudian menjalani pemeriksaan intensif di mapolres kepahiang hingga tengah malam, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

dibawa ke jakarta, status hukum ditetapkan

selasa (10/3) pagi, fikri thobari bersama tujuh orang lainnya diterbangkan ke jakarta. 

juru bicara kpk, budi prasetyo, menyampaikan bahwa setelah dilakukan ekspose, kpk menetapkan lima orang sebagai tersangka. 

dari jumlah tersebut, tiga orang berstatus sebagai pemberi uang, sementara dua lainnya sebagai penerima.

“ya, salah satunya adalah bupati rejang lebong muhammad fikri thobari,” ujar budi di gedung kpk, jakarta selatan. 

ia menambahkan, total sembilan orang diamankan dalam ott ini dan masih menjalani pemeriksaan intensif di tahap penyidikan. 

selain uang tunai, kpk juga menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek.

dampak dan respons publik

penangkapan kepala daerah kembali menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat di tingkat kabupaten. 

publik menyoroti bagaimana praktik fee proyek masih marak terjadi, meski kpk terus melakukan pengawasan dan penindakan. 

kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi pejabat daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi.

di bengkulu sendiri, kabar ott ini menjadi perbincangan hangat. 

warga berharap proses hukum berjalan transparan dan tegas, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pejabat lain yang mencoba bermain-main dengan proyek pemerintah.