bacakoran.co - kasus penyiraman air keras terhadap wakil koordinator kontras, andrie yunus, menjadi sorotan publik karena melibatkan oknum dari institusi militer.
polda metro jaya, setelah menerima laporan resmi, segera melakukan penyelidikan mendalam.
direktur reserse kriminal umum polda metro jaya, kombes iman imanuddin, menjelaskan dalam rapat bersama komisi iii dpr ri pada selasa, 31 maret 2026, bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah fakta penting.
fakta-fakta tersebut kemudian menjadi dasar keputusan untuk melimpahkan penanganan perkara ke pusat polisi militer (puspom) tni.
menurut iman, langkah ini diambil karena hasil penyelidikan menunjukkan keterlibatan oknum tni, sehingga penanganan lebih tepat dilakukan oleh aparat militer.
sebelumnya, empat oknum tni yang diduga sebagai pelaku penyiraman berhasil diamankan.
mereka diketahui berasal dari denma bais tni, bukan dari satuan lain.
hal ini ditegaskan oleh danpuspom tni, mayor jenderal tni yusri nuryanto, dalam konferensi pers di mabes tni pada rabu, 18 maret 2026.
yusri merinci identitas keempat oknum tersebut, yakni kapten ndb, lettu sl, lettu bhw, dan serda es.
keempatnya berasal dari matra angkatan laut (al) dan angkatan udara (au).
saat ini, mereka telah ditempatkan di puspom tni untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
setelah pemeriksaan, penahanan akan dilakukan di pomdam jaya, yang memiliki fasilitas tahanan dengan pengamanan super maksimum.
langkah pelimpahan kasus ini menunjukkan adanya koordinasi antara kepolisian dan militer dalam menangani perkara yang melibatkan prajurit tni.
publik menilai tindakan ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, mengingat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis merupakan tindak pidana serius yang menimbulkan luka fisik sekaligus trauma psikologis.
penanganan oleh puspom tni diharapkan dapat memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan militer, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat luas.
kasus ini juga menjadi pengingat bahwa aparat negara, baik sipil maupun militer, harus tunduk pada hukum dan tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.
dengan adanya proses hukum yang jelas, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kasus serupa tidak terulang kembali.
