bacakoran.co - ketika eropa, negara-negara teluk, amerika-selatan hingga afrika menjauh, indonesia malah mendekat ke serikat lewat perjanjian blanked overflight clearance. 

akan ada kesepakatan pada 15 april 2026, menhan sjafrie sjamsoeddin ketemu dengan pete hegseth di . 

jika disepakati, ini bukan cuma kerja sama militer biasa, tapi pemberian "blank cheque" ke amerika serikat untuk menggunakan wilayah udara indonesia.

detail usulan amerika serikat (as) adalah:

1. blanket overflight clearance: 

indonesia memberikan izin terbang massal untuk semua pesawat militer as. artinya, pesawat as tidak perlu mengajukan izin satu per satu setiap mau melintas.

2. notifikasi, bukan permohonan: 

sistemnya adalah "notification-based". as cukup memberi tahu, bukan minta izin, bahwa pesawat mereka mau lewat.

begitu terus sampe ada pemberitahuan pembatalan dari as. ini artinya menghilangkan kendali indonesia atas lalu lintas udara militernya sendiri.

3. ruang lingkup luas: 

izin ini diberikan untuk "contingency operations, crisis response missions, and mutually agreed exercise-related activities." frasa "contingency operations" dan "crisis response" ini sangat lentur dan bisa dimaknai macam-macam, termasuk operasi militer besar.

4. jalur panas (hotline):

disebutkan juga pembentukan hotline langsung antara us pacific air forces (pacaf) dan pusat operasi udara indonesia.

ini adalah standar untuk sekutu dekat, tetapi di konteks ini, lebih berfungsi untuk mengoordinasikan aliran lalu lintas pesawat as yang padat.

di hukum internasional, ruang udara itu beda banget sama laut.

kedaulatan indonesia dikebiri

di laut, kita kenal istilah innocent passage (hak lintas damai) berdasar unclos.

artinya, kapal militer asing boleh lewat laut teritorial kita asal nggak macem-macem.

tapi, di udara, tidak ada yang namanya hak lintas damai!

menurut konvensi chicago, ruang udara di atas daratan dan perairan negara adalah kedaulatan mutlak dan eksklusif.

pesawat sipil asing saja harus punya izin melintas, apalagi pesawat militer.

dengan mengizinkan sistem blanket overflight untuk armada tempur asing sama dengan mendelegasikan sebagian kedaulatan mutlak negara ke tangan negara lain. 

ini adalah privilese yang biasanya hanya diberikan kepada negara sekutu terikat pakta pertahanan (seperti nato), bukan kepada negara berstatus non-blok. 

kalau indonesia sampai ngasih ini ke as, secara teknis kita telah me-redefinisi ulang arti kata kedaulatan dalam konstitusi kita sendiri.

sampai sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak istana terkait polemik ini.

bahkan rencana perjanjian khusus ini juga tidak pernah dibawa ke rapat di dpr untuk mendapatkan persetujuan dari legislatif.