bacakoran.co - 8 potensi korupsi pada program mbg mulai diendus oleh. berdasarkan informasi terbaru hingga april 2026, komisi pemberantasan korupsi (kpk) memang sedang menaruh perhatian serius dan mulai mengawasi program makan bergizi gratis (), mengingat anggaran yang sangat besar, yakni melonjak dari rp71 triliun pada 2025 menjadi rp171 triliun pada 2026.
ada 8 hal yang menjadi perhatian kpk dalam proses pengawasan kpk sejak program mbg yang diinisiasi oleh pemerintahan prabowo ini. 8 potensi rawan korupsi ini akan terus diawasi kpk, apa saja yang menjadi pointnya?
1. regulasi pelaksanaan belum memadai.
lemahnya tata kelola dari perencanaan hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.banyak penunjukan dapur mbg di daerah yang tidak sesuai tata kelola yang baik.
potensi pelanggaran dan kkn atas berdirinya dapur mbg ini jadi perhatian serius.
2. mekanisme bantuan pemerintah dinilai berisiko memperpanjang rantai birokrasi.
praktik rente serta mengurangi porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.
klaim dari setiap belanja kebutuhan untuk operasional mbg dari pihak yayasan mbg dari setiap dapur yang dikelola berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.
3. pendekatan yang terlalu sentralistis dengan badan gizi nasional (bgn).
penunjukan dapur mbg yang dikelola oleh yayasan yang memenangkan tender sppg berpoensi meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan mekanisme pengawasan.
hal ini berdampak pada kurangnya pemerintah daerah dalam proses distribusi mbg ke sekolah sekolah serta pengawasan di setiap daerah di indonesia.
4. terdapat potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg)
akibat kewenangan yang terpusat dan belum jelasnya prosedur operasional standar (sop) banyak ditemukan perorangan yang mengelola puluhan hingga ratusas dapur mbg.
kondisi ini tentunya berpotensi memperkaya perseorangan dengan proses verifikasi yang tidak adil.
5. transparansi dan akuntabilitas masih lemah
temuan awal dugaan pengurangan anggaran menu, misalnya dari rp10.000 menjadi rp8.000, yang berpotensi mengurangi kualitas makanan.
6. sejumlah dapur belum memenuhi standar teknis, potensi keracunan dan sudah terjadi banyak kasusnya
7. pengawasan yang masih sangat lemah
proses pengajuan dan verifikasi calon mitra yang berindikasi curang. tidak ada bandan khusus yang mnegawasi penunjukan calon mitra mbg di lapangan sehingga berpotensi menyalahi aturan serta praktik kkn.
8. indikator jangka pendek dan panjang
data proposal tidak didukung dengan laporan keuangan dua mingguan yang memadai.
adanya indikasi penggelembungan harga menu makan.
kpk menunjukkan keseriusannya dalam upaya menjaga program presiden prabowo ini sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan anggaran.
“besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” dalam release kpk baru baru ini.
