bacakoran.co – kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop chromebook yang menjerat mantan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim memasuki babak baru yang mengejutkan.

di tengah tuntutan hukuman 18 tahun penjara dan uang pengganti 5,6 triliun rupiah, pengacara kondang hotman paris hutapea mengklaim memiliki bukti kuat untuk membebaskan mantan kliennya tersebut.

mengutip dari informasi pemberitaan yang beredar mengenai rekam jejak hotman saat masih menangani kasus korupsi nadiem, pengacara senior tersebut mengajukan tantangan terbuka untuk melakukan gelar perkara secara langsung.

kasus tindak pidana korupsi nadiem makarim memang menyedot perhatian publik secara luas, terutama karena menyangkut proyek digitalisasi pendidikan berskala masif.

"bapak prabowo presiden ri, kalau bapak mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan, dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari nadiem makarim, gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan," ungkap hotman.

tiga alasan utama nadiem makarim diklaim bersih

klaim berani hotman didasarkan pada 3 poin argumentasi utama yang mementahkan unsur niat jahat atau mens rea serta unsur memperkaya diri sendiri dalam rumusan delik korupsi.

poin pertama, nadiem dipastikan tidak menerima uang sepeser pun dari aliran dana proyek pengadaan laptop tersebut.

poin kedua, mantan ceo pt gojek indonesia itu disebut sama sekali tidak melakukan praktik penggelembungan harga atau mark up dalam eksekusi anggarannya.

terakhir, sang pengacara menegaskan tidak ada rekam jejak atau upaya memperkaya diri yang dilakukan nadiem.

meski memiliki keyakinan penuh terhadap alat bukti yang ada, publik harus menerima kenyataan bahwa hotman saat ini tidak lagi berstatus sebagai kuasa hukum nadiem lantaran tingginya intensitas pekerjaannya dalam menangani berbagai kasus besar lain di saat yang bersamaan.

keyakinan hotman atas integritas mantan kliennya tersebut diungkapkan secara emosional dan mendalam.

"sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan bapak prabowo, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. seluruh rakyat indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan. saya akan membuktikan nadiem makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi," tambahnya.

sementara itu di meja hijau, nadiem kini harus berjuang keras menghadapi tuntutan jaksa berupa kurungan 18 tahun dan pidana tambahan uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah tanpa didampingi oleh sang pengacara kondang.

kasus korupsi nadiem makin janggal! pakar hukum sentil keras mengapa presiden justru absen

 sidang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook yang menyeret mantan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi  semakin memanas dengan berbagai fakta persidangan yang mengejutkan.

pihak nadiem melalui kuasa  secara tegas membantah adanya kerugian negara dan justru mengklaim pengadaan tersebut menghemat anggaran hingga 1,2 triliun rupiah.

fakta persidangan dan bantahan kerugian negara

bagi kamu yang terus mengikuti perkembangan kasus ini, fakta yang terungkap di pengadilan tindak pidana  memberikan perspektif baru.

berdasarkan tayangan program sindo sore di kanal youtube sindonews pada tanggal 14 mei 2026 yang telah meraup 77192 tayangan, kuasa hukum nadiem ari yusuf amir menyatakan tuntutan jpu terkesan dipaksakan dan lebih didasari ambisi.

"sepertinya dipaksakan dalam tanda kutip ya sehingga dalam proses persidangan tersebut kelihatan sekali kawan-kawan jpu kelihatan emosi dan ambisi," ujar yusuf amir kuasa hukum nadiem.

ari menyoroti asumsi jpu yang menyebut chromebook tidak berguna telah terbantahkan oleh kesaksian para guru dari daerah terdepan terluar tertinggal yang menyatakan lebih dari 90 persen perangkat tersebut masih beroperasi dengan baik hingga saat ini.

menilik lebih dalam jalannya sidang korupsi nadiem, keputusan beralih ke chromebook dibandingkan sistem operasi windows diklaim sebagai langkah strategis yang menguntungkan.

sistem pembayaran 1 kali di muka menghindarkan negara dari beban biaya langganan bulanan jangka panjang.

analisis hukum dari pakar hukum prof hibnu nugroho dalam siaran yang sama menyoroti kejanggalan proses hukum ini.

ia mempertanyakan tidak hadirnya presiden saat itu di persidangan untuk memberikan keterangan.

hal ini dinilai krusial mengingat pengadaan perangkat tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah langsung untuk digitalisasi pendidikan di era pandemi.

konflik kepentingan dan pembuktian niat jahat

di persidangan terungkap bahwa nadiem telah mundur dari jabatan pimpinan eksekutif saat menjadi menteri dan investasi korporasi tersebut terjadi jauh sebelum masa jabatannya.

dari perspektif keilmuan hukum pidana, prof hibnu menegaskan pengadilan tidak bisa hanya melihat kebijakan, tetapi juga niat dan tindakan nyata yang melanggar hukum.

terkait syarat mutlak pembuktian korupsi, prof hibnu menjelaskan, "di sini letak turut serta letak aktifnya itu harus dibuktikan aktif jadi sebagai subjek hukum aktif".

​sementara proses peradilan pidana ini terus berjalan, kondisi nadiem makarim dilaporkan sedang dalam masa pemulihan medis yang intensif.

"alhamdulillah operasinya semalam berjalan lancar ya karena setelah selesai sidang beliau langsung ke rumah sakit," pungkas ari yusuf amir.