bacakoran.co -- pernyataan yang disampaikan bupati muara enim, , dalam rapat koordinasi perangkat daerah pada kamis,  11 juni 2026 menyita perhatian.

di hadapan para kepala organisasi perangkat daerah (opd), sumarni mengaku selama kurang lebih satu setengah tahun menjabat sebagai wakil bupati muara enim, dirinya dalam proses

pernyataan tersebut bukan sekadar keluhan administratif. di tengah situasi politik dan pemerintahan yang sedang menjadi sorotan pasca kasus hukum yang menjerat bupati nonaktif h edison, pengakuan itu membuka pertanyaan yang lebih besar:

bagaimana sebenarnya pola pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah kabupaten muara enim selama ini?

diwartakan sebelumnya, sumarni resmi menerima mandat sebagai plt bupati muara enim setelah mendapatkan surat keputusan dari gubernur sumatera selatan.

penunjukan tersebut dilakukan menyusul proses hukum yang menjerat bupati nonaktif edison setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (ott) komisi pemberantasan korupsi (kpk).

situasi tersebut membuat sumarni harus mengambil alih kepemimpinan daerah di tengah kondisi yang tidak ideal.

alih-alih langsung melanjutkan program yang sudah berjalan, ia justru menghadapi kenyataan bahwa dirinya tidak memiliki informasi lengkap mengenai berbagai program yang telah disusun sebelumnya. "bukan hanya tahun 2026, tetapi mulai tahun 2025 saya tidak pernah dilibatkan, baik dalam perencanaan maupun pembahasan anggaran."katanya.

pernyataan itu menjadi titik penting yang mengundang perhatian banyak pihak.

secara normatif, kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu paket kepemimpinan yang dipilih langsung oleh rakyat.

karena itu, publik umumnya berasumsi bahwa bupati dan wakil bupati memiliki akses informasi yang sama terhadap program pembangunan, kebijakan strategis, serta proses penyusunan anggaran daerah.

namun pengakuan sumarni menunjukkan kondisi yang berbeda. jika benar selama 1,5 tahun wakil bupati tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran, maka hal tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan penting. bagaimana mekanisme koordinasi pemerintahan dijalankan. apakah seluruh proses perencanaan berjalan secara kolektif. seberapa besar peran wakil kepala daerah dalam pengambilan keputusan strategis?

pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan karena menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

dalam rapat tersebut, sumarni secara terbuka mengakui dirinya membutuhkan informasi lengkap mengenai seluruh program perangkat daerah.

ia bahkan meminta seluruh opd melakukan paparan terkait kegiatan yang telah dan sedang berjalan hingga juni 2026.

langkah ini menunjukkan bahwa proses transisi kepemimpinan tidak hanya soal pergantian jabatan, tetapi juga tentang memahami "peta besar" pembangunan daerah.

bayangkan seorang kapten yang baru mengambil alih kemudi kapal di tengah perjalanan tanpa mengetahui secara rinci arah pelayaran sebelumnya. itulah tantangan yang kini dihadapi plt bupati muara enim.

tantangan berikutnya adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat. kasus hukum yang melibatkan kepala daerah biasanya tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

karena itu, pernyataan sumarni mengenai penguatan pengawasan internal dan penerapan pakta integritas menjadi sinyal penting bahwa reformasi birokrasi akan menjadi salah satu prioritas utama.

salah satu bagian paling menarik dari pidato sumarni adalah ajakannya untuk menghilangkan sekat-sekat politik di lingkungan birokrasi.

ia secara tegas menyatakan tidak ingin lagi mendengar istilah "orang bupati" atau "orang wabup". pesan tersebut memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar slogan persatuan.

dalam banyak pemerintahan daerah, fragmentasi loyalitas birokrasi sering menjadi hambatan bagi efektivitas pelayanan publik. ketika aparatur lebih loyal kepada figur tertentu daripada institusi, maka profesionalisme birokrasi dapat terganggu.

karena itu, seruan sumarni agar loyalitas diberikan kepada pemerintahan dan masyarakat menjadi pesan yang cukup relevan dalam situasi saat ini.

masyarakat muara enim kini menaruh perhatian besar terhadap langkah-langkah yang akan diambil plt bupati sumarni dalam beberapa bulan ke depan.

apakah evaluasi opd, penguatan pengawasan internal, dan penerapan sistem manajemen talenta mampu meningkatkan kualitas birokrasi?

ataukah tantangan yang diwariskan terlalu besar untuk diselesaikan dalam waktu singkat? jawabannya tentu akan terlihat melalui kinerja pemerintahan hingga akhir tahun anggaran 2026.

pengakuan plt bupati muara enim sumarni yang menyatakan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pembahasan anggaran selama 1,5 tahun menjadi sorotan penting dalam dinamika pemerintahan daerah.

di tengah transisi kepemimpinan pasca kasus hukum yang menjerat bupati nonaktif edison, pernyataan tersebut membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan, koordinasi birokrasi, dan transparansi pengambilan keputusan.

kini masyarakat menanti langkah nyata dari kepemimpinan sumarni dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.