bacakoran.co – warga di wilayah sunggal, kabupaten deli serdang, sumatera utara, ramai mengeluhkan dugaan atau pungli dalam pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk (ktp).

sebuah video viral menunjukkan warga harus merogoh kocek hingga rp150 ribu untuk mendapatkan layanan cepat, sementara disebut sangat terbatas. 

hal ini memicu pertanyaan besar soal pelayanan publik yang seharusnya gratis.

mengapa warga yang sudah membayar pajak masih dipungut biaya tambahan untuk dokumen identitas dasar? 

video yang diunggah oleh akun @jelli_cent ini, menampilkan suasana antrean di kantor camat.

dalam rekaman tersebut, warga mengeluhkan yang sangat terbatas, hanya sekitar 5 orang per hari sehingga banyak yang terpaksa menunggu lama atau memilih jalur "cepat" dengan membayar rp150 ribu. 

menurut informasi yang beredar di media sosial dan unggahan serupa dari akun seperti kata rakyat, warga yang tidak membayar tarif tersebut harus rela antre berhari-hari.

sementara itu, dengan pembayaran rp150 ribu hingga rp200 ribu, dokumen bisa selesai dalam tiga hari.

praktik ini disebut-sebut sebagai "jalur cepat" yang merugikan masyarakat kecil. 

pungli cetak ktp ini bukan isu baru di beberapa daerah, namun kasus di camat sunggal kembali menyoroti pentingnya pengawasan pelayanan disdukcapil dan kantor kecamatan.

secara normatif, pencetakan e-ktp seharusnya gratis sesuai ketentuan pemerintah pusat, karena sudah termasuk dalam anggaran daerah dari pajak warga.

dari sisi analisis, praktik semacam ini tidak hanya memberatkan ekonomi rakyat, tapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.

keunggulan pelayanan publik yang transparan justru bisa meningkatkan kepatuhan warga dalam urusan administrasi lainnya, termasuk potensi nilai jual kembali kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

beberapa netizen juga membandingkan dengan daerah lain di medan yang pelayanannya lebih baik, di mana ktp bisa diantar ke rumah tanpa biaya tambahan.

hal ini menunjukkan adanya variasi pelaksanaan di tingkat lapangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"sejak kapan cetak ktp bayar? 150rebu lagi  medan ini bah," tulis @jelli_cent.

" sama terjadi di tangsel... bayar 150 rebu langsung tf ke rek petugas," tulis @mbahgandalf.

" jangan mau bayar. ktp gratis. di kecamatan mana itu. laporin aja," tulis @ndialamsyah.

"2 x saya ganti ktp... gak pernah dengar ada pembatasan dan permintaan biaya," tulis @reinhadpar.

pihak berwenang diharapkan segera melakukan klarifikasi dan investigasi internal untuk memastikan pelayanan kembali sesuai standar tanpa pungutan liar.