bacakoran.co, jakarta – (ojk) mencabut izin usaha 10 bank perekonomian rakyat () dan bpr syariah (bprs) sejak awal 2026 hingga pertengahan juli.
langkah tersebut menjadi bagian dari upaya regulator memperkuat industri perbankan nasional.
ojk juga berupaya menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan.
pencabutan izin terbaru menyasar pt bpr syariah hasanah mandiri.
bank tersebut berlokasi di kota depok, jawa barat.
pencabutan izin berlaku efektif pada 16 juli 2026.
keputusan tersebut tertuang dalam keputusan nomor kep-57/d.03/2026.
dengan keputusan tersebut, seluruh kantor bank resmi ditutup.
seluruh kegiatan usaha bank juga dihentikan.
daftar 10 bpr yang dicabut izinnya ojk
sepanjang januari hingga pertengahan juli 2026, terdapat 10 bpr dan bprs yang izin usahanya dicabut.
berikut daftar bank yang terkena pencabutan izin:
no nama bpr/bprs lokasi tanggal pencabutan
1 pt bpr suliki gunung mas sumatera barat 7 januari 2026
2 pt bpr prima master bank jawa timur 27 januari 2026
3 perumda bpr bank cirebon jawa barat 9 februari 2026
4 pt bpr kamadana jawa tengah 18 februari 2026
5 pt bpr koperindo jaya jawa barat 9 maret 2026
6 pt bpr pembangunan nagari sumatera barat 31 maret 2026
7 pt bpr ceper permata artha klaten, jawa tengah 25 juni 2026
8 pt bpr dwicahaya nusaperkasa batu, jawa timur 3 juli 2026
9 pt bpr mataram mitra manunggal yogyakarta 7 juli 2026
10 pt bpr syariah hasanah mandiri depok, jawa barat 16 juli 2026
pencabutan izin tersebut dilakukan pada waktu berbeda.
namun, seluruhnya menjadi bagian dari pengawasan regulator.
tiga bpr ditutup dalam kurun dua pekan
perhatian tertuju pada pencabutan izin yang terjadi pada juli 2026.
ojk mencabut izin tiga bpr dalam waktu berdekatan.
pt bpr dwicahaya nusaperkasa menjadi yang pertama.
pencabutan izinnya dilakukan pada 3 juli 2026.
kemudian, izin pt bpr mataram mitra manunggal dicabut.
keputusan tersebut berlaku pada 7 juli 2026.
selanjutnya, ojk mencabut izin pt bpr syariah hasanah mandiri.
keputusan terakhir berlaku efektif pada 16 juli 2026.
rangkaian pencabutan tersebut menunjukkan ketatnya pengawasan sektor bpr.
ojk perkuat struktur industri perbankan
pencabutan izin bukan sekadar persoalan penutupan bank.
langkah tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan industri.
bpr memiliki peran penting dalam pembiayaan masyarakat.
terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
karena itu, stabilitas bpr menjadi perhatian regulator.
ojk terus melakukan pengawasan terhadap kondisi masing-masing bank.
bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan dapat dikenai tindakan.
salah satunya melalui pencabutan izin usaha.
langkah tersebut diharapkan menciptakan industri yang lebih sehat.
lps mulai bayarkan klaim nasabah bpr ceper
pencabutan izin bpr juga berkaitan dengan proses perlindungan nasabah.
salah satu contohnya terjadi pada bpr ceper permata artha.
bpr yang berlokasi di klaten tersebut dicabut izinnya pada 25 juni 2026.
setelah pencabutan izin, lembaga penjamin simpanan (lps) langsung melakukan proses penjaminan.
tahap pertama pembayaran klaim mencapai sekitar rp39 miliar.
pembayaran dilakukan melalui bank mandiri kcp delanggu.
proses pembayaran tersebut mulai dilakukan pada 30 juni 2026.
langkah ini menjadi bagian dari mekanisme perlindungan simpanan nasabah.
nasabah bpr tak perlu panik
pencabutan izin bank sering menimbulkan kekhawatiran nasabah.
terutama terkait keamanan dana yang disimpan.
namun, nasabah tidak perlu langsung panik.
simpanan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh penjaminan lps.
lps memiliki mekanisme pembayaran klaim sesuai ketentuan.
nasabah juga perlu memastikan data rekening tercatat dengan benar.
dokumen dan informasi rekening harus disiapkan jika diperlukan.
proses pembayaran klaim dilakukan berdasarkan hasil verifikasi.
karena itu, nasabah perlu mengikuti informasi resmi lps.
likuidasi bpr ceper ditargetkan 24 bulan
setelah izin dicabut, proses berikutnya adalah likuidasi.
lps menyampaikan proses likuidasi bpr ceper permata artha.
proses tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 24 bulan.
perhitungan dimulai sejak tim likuidasi dibentuk.
tim likuidasi bertugas menyelesaikan berbagai proses terkait aset.
kewajiban bank juga menjadi bagian dari proses tersebut.
termasuk penyelesaian hak-hak pihak terkait.
proses likuidasi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
apa yang harus dilakukan nasabah bpr?
nasabah bpr yang terdampak perlu memperhatikan beberapa hal.
berikut langkah yang dapat dilakukan:
pantau informasi resmi ojk dan lps.
periksa status simpanan dan rekening.
siapkan dokumen identitas yang diperlukan.
pastikan data rekening sesuai.
ikuti informasi jadwal pembayaran klaim.
hindari informasi dari sumber tidak resmi.
nasabah juga sebaiknya tidak mudah percaya informasi berantai.
gunakan kanal resmi regulator untuk memperoleh informasi.
hal tersebut penting untuk menghindari kesalahan atau penipuan.
mengapa izin bpr bisa dicabut?
pencabutan izin usaha merupakan keputusan regulator.
biasanya, langkah tersebut dilakukan setelah proses pengawasan.
bank dapat menghadapi berbagai persoalan dalam operasionalnya.
kondisi keuangan dan pemenuhan ketentuan menjadi perhatian regulator.
jika permasalahan tidak dapat diselesaikan, tindakan lebih lanjut dapat dilakukan.
pencabutan izin menjadi salah satu bentuk tindakan pengawasan.
tujuannya menjaga kepentingan nasabah dan stabilitas industri.
kesimpulan
ojk telah mencabut izin usaha 10 bpr dan bprs.
pencabutan berlangsung sejak januari hingga pertengahan juli 2026.
kasus terbaru menimpa bpr syariah hasanah mandiri di depok.
izin bank tersebut resmi dicabut pada 16 juli 2026.
sementara itu, nasabah bpr yang telah ditutup tetap memiliki mekanisme perlindungan.
lps akan melakukan proses verifikasi dan pembayaran klaim.
kasus bpr ceper permata artha menjadi salah satu contohnya.
lps telah membayar klaim tahap pertama sebesar rp39 miliar.
proses likuidasi bank tersebut juga ditargetkan selesai dalam 24 bulan.
bagi nasabah, langkah paling penting adalah tetap tenang.
pastikan selalu mengikuti informasi dari ojk dan lps.
jangan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
