bacakoran.co – unggahan yang mengkritik standar kesejahteraan menjadi sorotan di media sosial. unggahan tersebut mempertanyakan narasi bahwa masyarakat dengan penghasilan sekitar rp1,3 juta sudah dianggap sebagai keluarga mampu sehingga berpotensi kehilangan bantuan sosial dan bantuan pendidikan.
namun, klaim tersebut perlu diluruskan. bps tidak menggunakan angka rp1,3 juta sebagai batas tunggal untuk menentukan sebuah keluarga mampu atau tidak mampu. bps menggunakan konsep garis kemiskinan (gk) yang dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, bukan sekadar gaji atau pendapatan keluarga.
bps ungkap garis kemiskinan terbaru 2026
data terbaru bps menunjukkan garis kemiskinan nasional pada maret 2026 sebesar rp669.235 per kapita per bulan.
angka tersebut terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar rp499.886 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar rp169.349.
pada periode yang sama, persentase penduduk miskin indonesia tercatat 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang.
artinya, angka rp669.235 tersebut bukan batas pendapatan keluarga secara keseluruhan.
bps menghitung kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita, sehingga jumlah anggota rumah tangga juga menjadi faktor penting.
rp1,3 juta bukan otomatis berarti keluarga mampu
misalnya, sebuah rumah tangga memiliki pengeluaran rp1,3 juta per bulan.
jika keluarga tersebut terdiri dari beberapa anggota, angka tersebut harus dibagi berdasarkan jumlah anggota rumah tangga untuk melihat posisi pengeluaran per kapitanya.
karena itu, menyebut “penghasilan rp1,3 juta berarti keluarga mampu” secara umum dapat menyesatkan jika tidak melihat jumlah anggota keluarga, wilayah tempat tinggal, serta indikator sosial ekonomi lainnya.
bahkan, garis kemiskinan berbeda antarwilayah.
sebagai contoh, bps mencatat garis kemiskinan dki jakarta pada maret 2026 mencapai rp925.525 per kapita per bulan.
di kepulauan bangka belitung, angkanya bahkan mencapai rp1.012.331 per kapita per bulan.
ini menunjukkan bahwa standar kemiskinan tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan satu angka nasional.
apakah penghasilan rp1,3 juta bisa membuat bansos dicabut?
tidak bisa disimpulkan demikian hanya berdasarkan angka penghasilan.
penentuan penerima bansos tidak semata-mata menggunakan garis kemiskinan bps. program bantuan pemerintah memiliki kriteria, basis data, serta mekanisme penetapan penerima masing-masing.
karena itu, seseorang tidak otomatis kehilangan bansos hanya karena penghasilannya disebut mencapai rp1,3 juta.
demikian pula dengan bantuan pendidikan. status penerima program seperti bantuan pendidikan memiliki ketentuan tersendiri dan tidak cukup ditentukan hanya dari satu angka penghasilan.
mengapa standar bps sering diperdebatkan?
perdebatan mengenai garis kemiskinan cukup sering muncul karena angka statistik tersebut dibandingkan dengan biaya hidup sehari-hari.
garis kemiskinan bps memang bukan angka yang dimaksudkan sebagai standar gaji layak atau batas seseorang bisa disebut “sejahtera”.
indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi penduduk yang pengeluaran per kapitanya berada di bawah kebutuhan minimum yang digunakan dalam metodologi pengukuran kemiskinan.
bps juga membagi garis kemiskinan menjadi komponen makanan dan bukan makanan. pada maret 2026, komponen makanan menyumbang 74,70 persen dari garis kemiskinan nasional.
data bps perlu dibaca sesuai konteks
kritik masyarakat terhadap standar kesejahteraan tentu dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan.
namun, informasi mengenai kemiskinan perlu dibaca berdasarkan metodologi dan indikator yang digunakan.
garis kemiskinan bukan berarti batas antara “keluarga miskin” dan “keluarga kaya”. begitu pula angka rp1,3 juta tidak dapat dijadikan patokan tunggal bahwa sebuah keluarga sudah sejahtera atau otomatis tidak berhak menerima bantuan.
dengan data terbaru, bps mencatat jumlah penduduk miskin indonesia memang turun menjadi 22,93 juta orang pada maret 2026, tetapi angka tersebut tetap menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masih menjadi isu penting.
karena itu, masyarakat sebaiknya tidak hanya melihat potongan informasi viral. perbedaan antara pendapatan, pengeluaran per kapita, garis kemiskinan, dan kriteria penerima bansos penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman.
