bacakoran.co - kementerian sosial () mengonfirmasi semakin banyak keluarga penerima manfaat (kpm) yang mengajukan sanggahan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) pada 2026.

menteri sosial (mensos) saifullah yusuf menyebut jumlah sanggahan tahun ini diyakini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

“sudah makin banyak. dibanding tahun lalu saya yakin tahun ini lebih banyak yang melakukan sanggah,” kata saifullah yusuf, dikutip dari antara, senin (7/9/2026).

menurut saifullah, meningkatnya jumlah masyarakat yang mengajukan sanggahan tidak terlepas dari semakin banyaknya kanal yang disediakan pemerintah. 

kanal tersebut memungkinkan masyarakat mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sekaligus melaporkan penerima yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria.

salah satu kanal yang dapat digunakan masyarakat adalah aplikasi cek bansos kemensos. aplikasi tersebut juga menyediakan akses terhadap informasi terkait data tunggal sosial dan ekonomi nasional (dtsen).

cara sanggah data bansos

masyarakat dapat menyampaikan informasi apabila menemukan ketidaksesuaian dalam data penerima bansos.

pengaduan dapat dilakukan melalui sejumlah kanal resmi yang disediakan pemerintah.

beberapa kanal yang tersedia antara lain aplikasi cek bansos kemensos, call center kemensos di nomor 021-171, whatsapp center kemensos di 08877171171, serta laman perlinsos.kemensos.go.id.

masyarakat juga dapat memberikan informasi jika menemukan warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi belum tercatat sebagai penerima.

sebaliknya, laporan juga dapat disampaikan jika terdapat penerima bansos yang dinilai sudah tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan.

badan pusat statistik (bps) turut menyediakan akses informasi mengenai desil dtsen. data desil menjadi salah satu bagian yang digunakan pemerintah dalam proses pemutakhiran data sosial dan ekonomi masyarakat.

sanggahan tidak langsung hentikan bansos

kemensos menegaskan pengajuan sanggahan tidak otomatis membuat bantuan sosial seseorang dihentikan.

setiap laporan yang masuk akan menjadi bahan dalam proses pemutakhiran dan verifikasi data.

pemutakhiran data dilakukan secara berkala. 

hasil pemutakhiran kemudian ditetapkan setiap tiga bulan sesuai dengan periode penyaluran bansos.

hal serupa berlaku ketika terjadi perubahan desil kesejahteraan dalam dtsen. perubahan desil tidak serta-merta membuat penerima kehilangan bantuan seperti program keluarga harapan (pkh) maupun bantuan pangan non tunai (bpnt).

“kalau sekarang ada desil loncat, tidak serta-merta terus bansosnya diputus.

tidak serta-merta itu,” ujar saifullah.

pemerintah masih melakukan pengecekan sebelum menetapkan penerima bantuan pada periode penyaluran berikutnya. 

dengan demikian, perubahan posisi desil perlu melalui proses pemutakhiran dan verifikasi terlebih dahulu.

saifullah mencontohkan penerima manfaat yang kondisi ekonominya masih dinilai layak mendapatkan bantuan, tetapi berdasarkan pemutakhiran data berada di desil 7.

kondisi tersebut tidak otomatis membuat bantuan dihentikan karena pemerintah masih melakukan pemeriksaan sebelum keputusan penyaluran berikutnya.

nomor ktp diduga disalahgunakan

selain persoalan ketidaksesuaian penerima, kemensos menemukan dugaan penyalahgunaan data kependudukan dalam proses pemutakhiran bansos. 

nomor ktp penerima manfaat diduga digunakan pihak lain untuk berbagai kepentingan ekonomi.

data tersebut disebut dapat dimanfaatkan untuk membeli kendaraan, membeli tanah, hingga mendirikan perusahaan. persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang sedang didalami kemensos.

saifullah mencontohkan kasus darmi dan suaminya, pasangan lansia penerima bpnt di kabupaten pekalongan, jawa tengah. pasangan tersebut disebut tidak mengenal baca-tulis, tetapi persoalan data membuat mereka tidak tercatat sebagai penerima manfaat untuk penyaluran triwulan iii 2026.

“nomor ktp-nya digunakan orang lain untuk membeli mobil, untuk membeli tanah, ada juga yang dimanfaatkan untuk membuat perusahaan. ini yang kami dalami,” kata saifullah.

kemensos akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui pemutakhiran serta pengecekan ulang. langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang memang memenuhi kriteria, termasuk kelompok lanjut usia, tidak kehilangan hak akibat persoalan administrasi atau dugaan penyalahgunaan data.

pemerintah juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat ikut mengawasi kualitas data penerima bansos. kepala desa, lurah, bupati, wali kota, gubernur, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat lainnya dinilai memiliki peran dalam memberikan informasi.

saifullah menegaskan pemerintah terbuka terhadap setiap informasi yang disampaikan masyarakat. 

data penerima bansos masih terus diperbaiki dan diperbarui agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

“kita terbuka, kita sedang memperbaiki data ini dan setiap informasi adalah berharga buat pemerintah, khususnya buat kemensos,” kata saifullah yusuf.

dengan semakin banyaknya kanal pengaduan, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk menyampaikan usulan maupun sanggahan data bansos. 

namun, setiap laporan tetap perlu melalui proses pemutakhiran dan verifikasi sehingga pengajuan sanggahan tidak otomatis menghentikan bantuan pada saat itu juga.(wira)