Dudung Abdurachman: Ulta Levenia Nababan Bukan Lagi Tenaga Ahli Utama KSP
Ulta Levenia Nababan Sudah Pindah ke Bakom, Bukan Lagi Bagian KSP --X
BACAKORAN.CO – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman secara resmi menegaskan bahwa Ulta Levenia Nababan sudah tidak lagi menjadi bagian dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Pernyataan ini disampaikan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (10/9/2026), menyusul sorotan publik terhadap pernyataan Ulta yang mengaitkan sejumlah fenomena alam dengan pihak tertentu, termasuk proyek High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP).
Dudung menyebut Ulta kini menjabat sebagai salah satu deputi di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak lagi mewakili sikap resmi KSP.
Ia juga menegaskan tidak ada indikasi keterlibatan pihak luar dalam rangkaian fenomena alam yang terjadi belakangan ini.
Beberapa hari sebelum klarifikasi Dudung, nama Ulta Levenia Nababan menjadi perbincangan luas di media sosial dan platform berita.
Dalam unggahan dan wawancara podcast, Ulta menyoroti rangkaian erupsi beberapa gunung api di Indonesia yang terjadi berdekatan pada akhir Agustus hingga awal September 2026.
Ia menyebut fenomena tersebut tidak biasa dan membuka kemungkinan adanya keterkaitan dengan teknologi atau pihak luar, termasuk spekulasi seputar proyek HAARP.
Ulta, yang sebelumnya dikenal sebagai peneliti keamanan internasional dan sempat menjabat Tenaga Ahli Utama di KSP, menyampaikan bahwa ia bersikap skeptis terhadap penjelasan yang dianggap terlalu lumrah.
BACA JUGA:6 Kebiasaan Orang Cerdas di Pagi Hari, Bikin Hari Lebih Produktif
Ia menyinggung spekulasi bahwa HAARP—fasilitas penelitian ionosfer di Alaska—sering dikaitkan dengan kemampuan mengendalikan cuaca atau memicu gempa, meski mengakui belum ada bukti ilmiah yang kredibel.
Ia juga mengaitkan timing erupsi dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Pernyataan tersebut memicu reaksi beragam.
Sebagian netizen melihatnya sebagai bentuk kewaspadaan, sementara banyak pihak lain menilai spekulasi tersebut berpotensi menimbulkan kepanikan dan menyebarkan misinformasi di tengah situasi yang membutuhkan penanganan berbasis data ilmiah.