bacakoran.co - kepala badan gizi nasional (bgn) sudaryono dikaitkan dengan surat perjanjian yang meminta pihak sekolah merahasiakan dan tidak memberitakan kasus keracunan anak-anak penerima program makan bergizi gratis (mbg).
klaim ini viral setelah dibagikan akun x @gusdikaofficial pada 10 september 2026, disertai video yang menampilkan cuplikan berita dan dokumen.
ribuan siswa dan guru di berbagai daerah sudah menjadi korban keracunan sejak program berjalan, memicu pertanyaan soal transparansi dan keamanan pangan.
publik menuntut penjelasan resmi agar program yang bertujuan memperbaiki gizi anak tidak justru membahayakan.
program mbg diluncurkan sebagai salah satu prioritas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar, ibu hamil, dan balita.
namun, sejak awal implementasi, kasus keracunan massal terus berulang di puluhan provinsi.
data surveilans menunjukkan puluhan ribu orang terdampak.
di tengah gelombang kasus baru pada september 2026, muncul dokumen yang disebut sebagai surat perjanjian antara satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) dan sekolah.
sebagaimana dikutip dari akun x @gusdikaofficial pada tanggal 10 september 2026, postingan tersebut menyatakan: “kepala bgn sudaryono melayangkan surat perjanjian kepada pihak sekolah untuk merahasiakan dan menutupi untuk tidak memberitakan anak-anak yang keracunan mbg!”
isi surat perjanjian yang viral
dokumen yang beredar berisi komitmen pihak sekolah (pihak kedua) untuk menjaga kerahasiaan informasi apabila terjadi kejadian luar biasa (klb) seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau gangguan lain terhadap kelancaran program.
pihak sekolah diminta menunggu solusi dari pihak pertama (sppg/bgn) sebelum menyebarluaskan informasi.
terdapat juga klausul kewajiban mengganti peralatan makan yang rusak atau hilang seharga sekitar rp80.000 per unit.
surat semacam ini pernah muncul pada 2025 di beberapa daerah, termasuk bintan, kepulauan riau.
saat itu, seorang kepala sekolah mengakui menandatangani dokumen karena khawatir dianggap menolak program jika tidak menekennya.
pada 2026, dokumen sejenis kembali beredar di media sosial dan dikaitkan langsung dengan kepemimpinan sudaryono yang dilantik juli 2026.
kasus keracunan mbg bukan kejadian terisolasi.
pada awal september 2026 saja, ratusan hingga ribuan siswa dan guru di sidoarjo, rembang, pati, tana toraja, dan daerah lain mengalami gejala mual, muntah, diare, dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari program.
di sidoarjo, korban di pondok pesantren manbaul hikam mencapai ratusan orang.
kepala bgn sudaryono sendiri mengakui adanya “kelalaian yang disengaja” terkait labeling waktu matang dan distribusi yang terlambat.
secara nasional, data independen dan surveilans mencatat puluhan ribu korban sejak 2025.
banyak kasus dikaitkan dengan pelanggaran standar operasional prosedur (sop): makanan dimasak terlalu dini, disimpan di suhu ruang terlalu lama, labeling waktu konsumsi tidak akurat, atau distribusi melewati batas aman.
bgn telah mencopot ratusan kepala sppg dan menangguhkan dapur bermasalah.
namun, kejadian terus berulang, menimbulkan kritik bahwa masalah bersifat sistemik, bukan sekadar kelalaian individu.
respons dan pernyataan resmi
kepala bgn sudaryono berulang kali menekankan kebijakan “zero tolerance” terhadap keracunan dan korupsi.
ia mengunjungi korban, meminta maaf secara terbuka, dan menegaskan bahwa sppg yang lalai akan disuspend serta kepala dapurnya dicopot.
dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan komitmen pada transparansi informasi menu, kandungan gizi, dan lokasi dapur kepada orang tua, guru, serta dinas terkait.
namun, klaim surat kerahasiaan menimbulkan persepsi sebaliknya.
