bacakoran.co - kementerian keuangan kembali menegaskan arah efisiensi belanja negara menjelang akhir 2026.

melalui surat menteri keuangan nomor s-708/mk.03/2026 tertanggal 8 oktober 2026, seluruh kementerian dan lembaga (k/l) diminta melakukan langkah strategis agar anggaran lebih fokus pada target prioritas.

tiga poin utama yang diatur adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen dari sisa pagu yang belum direalisasikan, penundaan pengadaan kendaraan bermotor baru, serta penundaan pembangunan rumah dinas baru dan renovasi gedung/kantor.

kebijakan ini berlaku hingga akhir tahun anggaran 2026 atau sepanjang triwulan iv, sehingga durasinya sekitar 2,5–3 bulan tersisa.

langkah tersebut bukan kebijakan mendadak.

direktur jenderal anggaran kementerian keuangan sudarto menegaskan bahwa ini merupakan penguatan atas arah yang sudah dijalankan sepanjang 2026, terutama melalui surat sebelumnya (s-89/mk.03/2026 februari dan s-292/mk.03/2026 mei).

“jadi, bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal, terlebih ketika kita memasuki triwulan iv,” ujar sudarto dalam konferensi pers apbn kita di jakarta, jumat, 9 oktober 2026.

wakil menteri keuangan luky alfirman menambahkan penekanan yang sama.

“ini kan enggak ada yang baru kita ingin memastikan ini bukan spending more, namanya spending better,” kata luky saat ditemui di kementerian keuangan pada hari yang sama.

apa saja isi surat s-708/mk.03/2026?

surat yang ditandatangani menteri keuangan suahasil nazara ditujukan kepada para menteri kabinet merah putih, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

dua kelompok utama yang diatur:

penghematan perjalanan dinas 30 persen  

berlaku untuk kelompok akun 524 dan akun 525115.

dasar perhitungan adalah pagu yang belum direalisasikan (belum diajukan surat perintah membayar/spm) hingga 8 oktober 2026.

cara yang dianjurkan optimalisasi pertemuan daring, pembatasan perjalanan non-prioritas, serta efisiensi jumlah dan frekuensi perjalanan. kelancaran tugas dan program prioritas tetap harus dijaga.

penundaan belanja pendukung aparatur (non-gaji dan layanan dasar)     

yang belum direalisasikan hingga 8 oktober 2026 mencakup:  

1. pengadaan kendaraan bermotor baru  
2. pembangunan/pengadaan rumah dinas baru  
3. renovasi atau rehabilitasi gedung/kantor dan sejenisnya  

anggaran hasil penghematan dan penundaan wajib dicatat sebagai blokir di halaman iv dipa dengan kode 9 (automatic adjustment).

ada pengecualian tertentu yang merujuk pada lampiran surat sebelumnya. usulan revisi anggaran terkait langkah ini harus disampaikan paling lambat 16 oktober 2026, sementara batas revisi reguler 23 oktober 2026.

sebagaimana dikutip dari akun x @diktumid pada tanggal 11 oktober 2026, surat tersebut menekankan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat efisiensi belanja agar anggaran lebih fokus pada target prioritas.

mengapa kebijakan ini dikeluarkan sekarang?

pemerintah ingin memastikan belanja negara di sisa tahun 2026 tetap berkualitas dan berorientasi hasil.

realisasi belanja k/l hingga september 2026 sudah mencapai rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu, tumbuh signifikan dibanding tahun sebelumnya.

memasuki triwulan iv, risiko “belanja terburu-buru” di akhir tahun biasanya meningkat. karena itu, kemenkeu memilih penajaman selektif daripada pemotongan menyeluruh yang bisa mengganggu pelayanan publik.

kebijakan ini sejalan dengan semangat efisiensi yang sudah digaungkan sejak awal pemerintahan, termasuk upaya memangkas belanja tidak produktif.

meski angka penghematan spesifik dari surat s-708 belum diumumkan secara terbuka, dampaknya diharapkan memperkuat disiplin anggaran.