Selain itu, program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian terkait, sektor perdagangan, hingga logistik. Aturan khusus diperlukan agar koordinasi berjalan mulus.
BACA JUGA:Demi Makan Bergizi Gratis, Anggaran 5 Instansi Ini Dipangkas Paling Besar!
"Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dalam suplai bahan, distribusi antar daerah, hingga logistik antar pelabuhan," jelasnya.
Aturan Baru Berbentuk Inpres atau Perpres
Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, pemerintah akan merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
"Aturan ini akan kami sepakati bersama agar semua pihak bisa menjalankan tugasnya sesuai ketentuan," ungkap Zulhas.
BACA JUGA:Prabowo Ungkap Akan Tetap Melaksanakan Makan Bergizi Gratis Tetap Ada Selama Ramadhan
Dampak Lingkungan Juga Jadi Perhatian!
Selain aspek distribusi dan koordinasi, pemerintah juga mulai mempertimbangkan dampak lingkungan dari program ini.
Mengingat makanan akan disalurkan kepada 82,9 juta penerima manfaat.
"Kami juga harus mengantisipasi isu lingkungan. Dengan skala distribusi sebesar ini, harus dipastikan agar dampak negatifnya bisa diminimalisir," tukasnya.
