Pemerintah Jamin Solusi untuk Masalah Tambang Nikel di Raja Ampat, Apa yang Akan Terjadi?

Kamis 05 Jun 2025 - 22:01 WIB
Reporter : Ayu
Editor : Ayu

BACAKORAN.CO - Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan atas masalah eksploitasi tambang nikel yang terjadi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Tindakan ini dilakukan setelah muncul berbagai kekhawatiran dari masyarakat serta aktivis lingkungan yang menyoroti dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut.

"Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, serta Pak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, telah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini," ujar Teddy dalam pernyataannya kepada wartawan pada Kamis, 5 Juni 2025.

Teddy menegaskan bahwa persoalan eksploitasi tambang di Raja Ampat menjadi perhatian serius pemerintah. 

BACA JUGA:Pakai Rompi Merah, Nikita Mirzani Dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu, Ungkap Ini untuk Reza Gladys!

BACA JUGA:Trending #SavePapua dan #SaveRajaAmpat Terancam Jadi Tambang Nikel, Surga Dunia Papua Jadi Neraka demi Cuan

Langkah-langkah yang diambil oleh kementerian terkait bertujuan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. 

Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Teddy menyebut bahwa koordinasi antar instansi terkait terus dilakukan.

"Tadi langsung kita hubungi dan saling berkoordinasi. Segera kita selesaikan," tambahnya.

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gag Nikel di wilayah Raja Ampat. 

BACA JUGA:Tak Main-Main! Prabowo Bagikan 985 Ekor Sapi Qurban ke Seluruh Indonesia, Salah Satu Ada yang 1,25 Ton

BACA JUGA:Identitas 3 Eks Stafsus Nadiem yang Dicekal Kejagung ke Luar Negeri, Dugaan Korupsi Laptop 9,9 T!

Kebijakan penghentian sementara ini mulai berlaku sejak hari ini sebagai respons terhadap penolakan yang disuarakan oleh berbagai pihak.

Termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat sipil yang mengkhawatirkan dampak buruk terhadap ekosistem di wilayah tersebut.

"Untuk sementara, kegiatan produksinya kami setop terlebih dahulu. Kami akan menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim saya sebelum ada keputusan lebih lanjut," kata Bahlil dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian ESDM.

Kategori :