BACAKORAN.CO - Usulan untuk pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden terus gencar dilakukan.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI, telah menyoroti MPR sampai DPR untuk upaya pemalsuan Wapres Gibran Rakabuming.
Usulan ini dikomentari langsung oleh Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga selaku ayah dari Gibran Rakabuming Raka.
"Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan negara kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita, biasa saja. Dinamika demokrasi kan seperti itu, biasa saja," kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah (Jateng), dikutip Bacakoran.co dari Detiknews, Sabtu (7/6/2025).
BACA JUGA:Forum Purnawirawan TNI Ingin Gibran Dimakzulkan dari Wapres, Menhan Angkat Bicara: Kita Hormati
Jokowi juga menegaskan proses pemalsuan tersebut memiliki aturan yang ketat sehingga hal itu harus terbukti keduanya melakukan pelanggaran berat untuk dimakzulkan.
"Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru [bisa dimakzulkan]," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa untuk pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan secara sepaket bukan secara perseorangan.
"Pilpres kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina, itu akan sendiri-sendiri, di kita kan satu paket," ujarnya.
BACA JUGA:Gibran Tinjau MBG di SDN 61 Bengkulu, Tegaskan Kualitas Gizi dalam Program Tetap Terjaga
Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan penting kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyangkut masa depan bangsa Indonesia.
8 Tuntutan Purnawirawan TNI jadi pusat perhatian publik karena disampaikan oleh tokoh-tokoh senior militer yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang kondisi negara.
Tuntutan pertama yang diajukan adalah kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum dan pemerintahan.
