Menyikapi hal ini, Polda Metro Jaya mengambil langkah persuasif dengan pendekatan edukatif.
BACA JUGA:Heboh Isu Nampan MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Begini Pesan MUI untuk BGN
Para pelajar yang terjaring tidak langsung dikenai sanksi, melainkan diberikan pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi dari aksi massa.
Orang tua dan pihak sekolah juga turut dipanggil untuk memastikan pembinaan lebih lanjut.
Untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalannya aksi unjuk rasa, Polda Metro Jaya menurunkan sebanyak 4.969 personel gabungan.
Pasukan ini terdiri dari unsur Polri, TNI, serta dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
BACA JUGA:Polisi Larang Pendemo Live TikTok dan Minta Gift saat Aksi Demo di DPR, Ada Apa?
BACA JUGA:KAI Siapkan Skenario Rekayasa Jalur KRL untuk Antisipasi Demo Buruh di DPR, Simak Rinciannya!
Selain menjaga ketertiban, aparat juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas secara situasional, terutama di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI yang menjadi titik konsentrasi massa.
“Kami pastikan masyarakat tidak perlu khawatir. Petugas kami siap memberikan pelayanan, baik kepada peserta aksi maupun warga yang beraktivitas di sekitar lokasi,” terang Ade Ary.
Ia juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial.
Menurutnya, dunia maya harus dijaga agar tetap kondusif dan tidak menjadi alat provokasi yang merugikan banyak pihak.
BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Tidak Ada Rekrutmen CPNS 2025, Formasi Baru Dibuka 2026?
BACA JUGA:Turki Bangun Shelter Bom di 81 Provinsi: Langkah Strategis Hadapi Ancaman Global?
“Kalau secara offline kita bisa lihat situasi aman, maka di dunia maya pun harus aman. Jangan gunakan medsos untuk hal-hal yang menimbulkan kemudaratan,” tegasnya.
