BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menetapkan insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Penetapan ini diumumkan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, saat dirinya mengunjungi posko penanganan korban di Kantor Kecamatan Cipongkor pada Selasa, 23 September 2025.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat atas melonjaknya jumlah siswa yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) yang disediakan oleh program pemerintah.
"Jadi sekarang juga kita sudah menetapkan statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan lebih menyeluruh," ujar Jeje kepada awak media yang hadir di lokasi.
BACA JUGA:Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024, Kejari Periksa Ketua dan Komisioner KPU Prabumulih
Penetapan status KLB ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan medis, investigasi, serta evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengolahan makanan MBG yang selama ini dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pernyataannya, Jeje menegaskan bahwa dapur SPPG yang beroperasi di Cipongkor akan ditutup sementara selama proses investigasi berlangsung.
Penutupan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan makanan, mulai dari perizinan hingga standar kebersihan dan keamanan pangan, benar-benar memenuhi syarat.
"Kalau memang belum layak ya kita harus melakukan perbaikan. Dan khusus untuk dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk kita investigasi," tegasnya.
BACA JUGA:Dipinggirkan Soal Tugas di Pemerintahan, Wabup di Daerah Ini Laporkan Bupati ke KPK!
BACA JUGA:Sopir Mengantuk, Truk Angkutan Pasir Tabrak Pagar Masjid
Tak hanya dapur di Cipongkor, Jeje juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 85 dapur lain yang tersebar di wilayah tersebut.
Berdasarkan data yang diterimanya, seluruh dapur tersebut belum memiliki sertifikasi sehat, yang seharusnya menjadi syarat mutlak dalam penyediaan makanan untuk anak-anak sekolah.
"Semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena data yang saya dapat adalah 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat," tambahnya.
