Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga menyatakan keprihatinannya. Menurut IJTI, pertanyaan Diana Valencia terkait MBG masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik.
"IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi," kata Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menilai langkah BPMI Sekretariat Presiden berpotensi menghambat kemerdekaan pers.
Sementara itu, Forum Pemred mendorong Istana untuk memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan polemik berlarut.
BACA JUGA:Keracunan Massal Tak Kunjung Reda, Menkes Budi Siap 'Pasang Badan' Kawal MBG
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers juga mengecam.
"Mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia," kata Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim.
Direktur LBH Pers, Mustafa Layong, menegaskan: "Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi."
Respons Istana
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan pemerintah akan mencari solusi terbaik terkait pencabutan akses liputan jurnalis CNN Indonesia.
BACA JUGA:Prabowo Perintahkan Audit Dapur MBG: SLHS Jadi Syarat Wajib Operasional
"Ya kita cari jalan keluar terbaik lah," ujarnya kepada wartawan.
Ia menambahkan, BPMI sudah diminta untuk berkomunikasi langsung dengan CNN Indonesia. Pertemuan antara kedua belah pihak dijadwalkan berlangsung Senin (29/9).
"Jadi besok, kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah," pungkasnya.
Dampak Kasus MBG dan Kebebasan Pers
Polemik ini memperlihatkan dua isu besar yang saling terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memicu kritik publik, serta polemik kebebasan pers di lingkungan Istana.
BACA JUGA:BGN Buka Hotline Aduan Program MBG Usai Kasus Keracunan Massal, Publik Diminta Ikut Awasi
Kasus keracunan pelajar menuntut evaluasi serius, sementara pencabutan kartu pers jurnalis CNN Indonesia menimbulkan kekhawatiran soal penghalangan kerja jurnalistik.
