Sertifikat ini diwajibkan setelah muncul kasus keracunan massal MBG yang menimpa lebih dari 6.000 orang di sejumlah daerah.
Sejak itu, Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan SLHS bagi seluruh SPPG.
Benjamin yang kini menjadi “komandan lapangan” MBG mengaku memantau langsung proses sertifikasi setiap hari.
“Jangan khawatir, kami yang nge-push terus, karena saya ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden, untuk memantau supaya kasus-kasus ini makin hari makin turun,” ujarnya, dikutip dari Tempo.co.
BACA JUGA:Prabowo Panggil Kepala BGN, Tegaskan Seluruh Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan
Pemerintah menargetkan semua dapur MBG di Indonesia memiliki SLHS dalam waktu dekat.
Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebut akan membangun lebih dari 2.000 dapur MBG baru di berbagai wilayah untuk memperluas jangkauan dan memperkuat standar gizi di masyarakat.
Selain fokus pada MBG, Wamenkes Benjamin juga mendapat tugas tambahan untuk memperkuat kolaborasi dengan organisasi profesi dan asosiasi tenaga kesehatan.
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono juga ditugaskan mengawal program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta mengatur pembiayaan rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
Kombinasi keduanya diharapkan menjadi mesin baru percepatan reformasi sistem kesehatan nasional.
BACA JUGA:SPPG Nakal Akan Ditindak Setelah Perpres MBG Dirilis, Hampir Semua Tak Jalankan Prosedur!
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat sejak diluncurkan.
Hingga pertengahan tahun 2025, program ini sudah menyentuh lebih dari 6,2 juta penerima manfaat, dengan target besar mencapai 82,9 juta warga Indonesia hingga akhir periode.
Namun, sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka distribusi, tapi juga kualitas.
