BACAKORAN.CO – Dunia fintech dikejutkan kabar pencabutan izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapun Crowde merupakan salah satu platform pinjaman online (pinjol) yang sempat populer di sektor pendanaan digital.
Pencabutan izin usaha Crowde ini diambil setelah OJK menemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk kegagalan memenuhi ekuitas minimum.
Termasuk memburuknya kinerja perusahaan yang berujung pada terganggunya layanan terhadap masyarakat.
BACA JUGA:Harga Emas Antam 5 Hari Beruntun Tancap Gas, Naik Rp 27.000 Jadi Segini!
BACA JUGA:BSU 2025 Cair Lagi? Begini Cara Cek BSU 2025 Resmi di Situs Kemnaker
Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 tertanggal 6 November 2025.
OJK menyebut, tindakan tegas ini adalah bagian dari komitmen untuk membersihkan industri pinjaman daring dari pemain bermasalahserta memastikan ekosistem fintech yang berintegritas, transparan, dan aman bagi publik.
“Sebelum izin dicabut, kami telah memberikan kesempatan kepada pengurus dan pemegang saham Crowde untuk memperbaiki ekuitas dan kinerja, namun hingga batas waktu berakhir tidak ada pemenuhan kewajiban,” tulis keterangan resmi OJK, Selasa (11/11/2025).
Sebelum sampai ke tahap ini, Crowde sudah dihujani sanksi administratif berulang kali.
BACA JUGA:Cara Daftar Sembako Murah KJP 2025 di Pasar Jaya, Cek Link di Sini Sebelum Kehabisan Kuota
Mulai dari peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga akhirnya dinyatakan tidak dapat disehatkan.
OJK Bongkar Dugaan Pelanggaran Berat dan Sanksi Maksimal
Tak berhenti sampai di situ, OJK juga membuka sejumlah temuan serius yang menyeret nama pimpinan perusahaan hingga potensi tindak pidana sektor jasa keuangan.
Beberapa langkah hukum yang kini ditempuh OJK antara lain:
