Proposal Damai Ukraina Jadi Sorotan Dunia, Ini Poin Pentingnya

Rabu 24 Dec 2025 - 20:57 WIB
Reporter : Melly
Editor : Melly

Meski aspek keamanan sangat dominan, proposal damai Ukraina jelas berorientasi pada pemulihan ekonomi besar-besaran.

Dalam beberapa poin, Zelensky menekankan perlunya paket pembangunan global untuk membangun kembali negaranya yang hancur akibat perang.

Ukraina mengusulkan pembentukan Dana Pembangunan Ukraina, yang akan fokus pada sektor-sektor strategis seperti teknologi, kecerdasan buatan, pusat data, infrastruktur energi, serta eksploitasi sumber daya alam.

Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan global diharapkan menjadi mitra utama dalam proyek ini.

BACA JUGA:Tim Gegana Brimob Dikerahkan untuk Memeriksa Sekolah di Depok Terkait Ancaman Bom

Tak tanggung-tanggung, Ukraina juga mendorong pembentukan dana hibah dan investasi hingga USD 200 miliar, yang akan dikelola secara transparan untuk rekonstruksi wilayah terdampak perang dan pemulihan ekonomi nasional.

Bank Dunia pun disebut akan terlibat melalui skema pembiayaan khusus.

Dalam aspek teritorial, proposal ini mengakui secara de facto garis penempatan pasukan saat ini di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson sebagai garis kontak sementara.

Ukraina meminta Rusia menarik pasukannya dari beberapa wilayah strategis seperti Dnipropetrovsk dan Kharkiv sebagai syarat berlakunya perjanjian.

BACA JUGA:Tim Gegana Brimob Dikerahkan untuk Memeriksa Sekolah di Depok Terkait Ancaman Bom

Selain itu, akan dibentuk pasukan internasional untuk memantau kepatuhan gencatan senjata.

Segala perubahan wilayah di masa depan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan kekerasan.

Proposal damai ini juga memuat agenda kemanusiaan, termasuk pertukaran total tawanan perang, pemulangan warga sipil dan anak-anak, serta pemulihan korban konflik.

Ukraina berkomitmen mengadakan pemilihan umum sesegera mungkin setelah perjanjian damai ditandatangani.

BACA JUGA:Wamenkum Tegaskan KUHP Baru Lindungi Hak Unjuk Rasa Warga Negara

Uniknya, perjanjian ini direncanakan berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian internasional yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, dengan mekanisme sanksi jika terjadi pelanggaran.

Kategori :