Meski terjadi polemik, Pemerintah Kota Denpasar memastikan tidak akan membiarkan warganya kehilangan akses layanan kesehatan.
Jaya Negara menegaskan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp9,72 miliar dari APBD untuk menanggung kembali kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 24 ribu lebih warga yang terdampak penonaktifan.
“Kami mengambil keputusan untuk membiayai warga yang dinonaktifkan oleh pusat. Dengan cadangan anggaran yang sudah disiapkan, seluruh warga Denpasar tetap akan mendapat pelayanan BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, koordinasi teknis dengan BPJS Kesehatan sedang dilakukan agar kepesertaan warga yang sempat nonaktif bisa segera diaktifkan kembali.
Penegasan Perlindungan Sosial
Dengan langkah ini, Pemkot Denpasar ingin memastikan bahwa jaminan sosial tetap menjadi prioritas utama.
“Astungkara, semua warga Denpasar yang terdampak tetap akan dilindungi. Kami pastikan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Jaya Negara.
