palembang, bacakoran.co – proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di aceh kembali menjadi sorotan publik. 

presiden ri prabowo subianto menyebut bahwa pemulihan di wilayah tersebut sudah berjalan sangat cepat dan hampir mencapai 100 persen. 

namun, klaim tersebut menuai kritik dari kalangan aktivis mahasiswa yang menilai kondisi riil di lapangan masih jauh dari kata pulih.

klaim pemerintah: pemulihan hampir selesai

dalam kunjungannya ke aceh tamiang pada sabtu (21/3/2026), presiden prabowo menyampaikan bahwa warga terdampak bencana sudah tidak lagi tinggal di tenda darurat. 

menurutnya, masyarakat kini mulai menempati hunian sementara maupun hunian tetap.

selain itu, pasokan listrik disebut telah menyala hampir di seluruh wilayah aceh, hanya tersisa lima desa yang masih mengalami kendala. 

prabowo juga menegaskan bahwa bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah telah tersalurkan dengan baik.

“alhamdulillah hampir 100 persen ya. semua sudah keluar dari tenda masuk ke hunian, listrik juga hampir semuanya sudah jalan,” ujar prabowo. 

ia pun mengapresiasi kerja keras semua pihak, mulai dari masyarakat hingga jajaran pemerintah, dalam mempercepat pemulihan di aceh, sumatera utara, dan sumatera barat pasca banjir besar yang melanda pada november 2025 lalu.

kritik aktivis: realitas masih jauh dari pulih

meski demikian, pernyataan presiden tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. 

solidaritas mahasiswa untuk rakyat (smur) menilai klaim “hampir 100 persen” justru menyesatkan publik.

aktivis smur, fiqi al, menegaskan bahwa banyak warga masih bertahan di hunian sementara dengan keterbatasan akses kebutuhan dasar. 

infrastruktur seperti rumah, jalan, dan fasilitas umum masih rusak, sementara distribusi bantuan dinilai belum merata.

“dalam kenyataan konkret, pemulihan belum selesai. negara menyatakan selesai, sementara rakyat aceh masih hidup dalam krisis pascabencana,” kata fiqi. 

ia menambahkan, pemulihan ekonomi masyarakat juga belum berjalan optimal sehingga kehidupan warga masih penuh ketidakpastian.

kontradiksi narasi dan fakta lapangan

smur menilai pemerintah terlalu fokus pada pencapaian administratif dan pembangunan fisik, sementara aspek sosial dan ekonomi masyarakat belum tertangani secara menyeluruh. 

kritik juga diarahkan pada transparansi penggunaan anggaran serta lambannya pembangunan di sejumlah wilayah.

“klaim ‘hampir 100 persen’ itu adalah bentuk kebohongan publik. narasi tersebut menutup kenyataan bahwa kondisi masyarakat masih rapuh,” tegas fiqi. 

ia mendesak pemerintah untuk lebih jujur dalam menyampaikan kondisi, membuka data secara transparan, dan memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat terdampak.

harapan ke depan

perbedaan narasi antara pemerintah dan masyarakat terdampak menunjukkan adanya tantangan besar dalam proses pemulihan bencana. 

di satu sisi, pemerintah ingin menampilkan capaian positif, sementara di sisi lain masyarakat masih berjuang dengan keterbatasan.

ke depan, publik berharap agar pemulihan di aceh tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan psikologis warga. 

dengan begitu, proses rehabilitasi benar-benar bisa disebut tuntas, bukan sekadar angka di atas kertas.