BACAKORAN.CO - Jusuf Kalla meledak dan tak bisa menyembunyikan kemarahannya setelah dituduh mendanai polemik ijazah Presiden Joko Widodo senilai lima miliar rupiah.
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dengan tegas membantah tudingan fitnah yang dilontarkan oleh Rismon Sianipar terkait isu liar tersebut.
Alih-alih terlibat, Jusuf Kalla justru membongkar fakta sejarah betapa krusial perannya dalam membangun karier politik sang presiden, memberikan gambaran utuh bagi kamu yang ingin memahami dinamika konstelasi politik tingkat tinggi.
Pernyataan keras ini disampaikan langsung oleh tokoh yang akrab disapa JK saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di kediaman pribadinya, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 18 April 2026.
Berdasarkan keterangannya, Jusuf Kalla mengungkap bahwa dirinya berulang kali dihubungi oleh pihak Rismon Sianipar dan Roy Suryo.
Tawaran komunikasi tersebut selalu ia tolak mentah-mentah demi menjaga posisi netralnya di tengah kegaduhan publik.
Tuduhan tak berdasar ini dinilainya sebagai manuver pengalihan isu semata.
"Saya marah karena dituduh kasih Rp5 miliar. Ketemu saja tidak pernah, kenal pun tidak," kata JK menegaskan klarifikasinya di hadapan para pewarta, lengkap dengan tawaran untuk menunjukkan bukti riwayat pesan singkatnya.
BACA JUGA:Viral Sistem Deteksi Pengadaan Aneh di Komdigi Tembus Miliaran, Abil: Paling Aneh!
Bongkar Peran Di Balik Kursi Kepresidenan
JK membedah histori bahwa langkah awal Jokowi dari Kota Solo menuju panggung ibu kota sepenuhnya diinisiasi olehnya.
Manuver tersebut terwujud saat ia secara langsung menyodorkan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
"Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya," ujar JK.
Tidak berhenti sampai di level daerah, Jusuf Kalla juga merinci proses di balik layar pencalonan presiden Republik Indonesia yang ke-7.
Ia menuturkan bahwa Megawati memintanya secara khusus untuk mendampingi calon presiden yang saat itu dinilai belum memiliki kapasitas pengalaman yang cukup di pemerintahan pusat.
