BACAKORAN.CO – Mahasiswa, masyarakat sipil, hingga pengemudi ojol dikabarkan akan bergabung dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026.
Aksi ini menarik perhatian publik karena melibatkan berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan tuntutan perubahan.
Perkembangan di lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas massa sejak pagi, dengan kehadiran ojol yang mulai ramai di sekitar lokasi.
Situasi ini mencerminkan keresahan publik atas berbagai isu ekonomi dan kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
BACA JUGA:KPK Tahan Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel Titin Rita Lestari, Terlibat Dugaan Suap Pengaturan Audit
Dari unggahan X (Twitter) @tansuuuw pada Jumat, 12 Juni 2026, terlihat video ojol mulai berkumpul di sekitar lokasi.
"Ojol mulai terlihat ramai di sekitar lokasi. Apakah mereka juga akan ikut turun ke jalan hari ini?" tulis akun @tansuuuw.
Unggahan lain dari akun yang sama dengan lebih dari 30 ribu tayang menyatakan, "Mahasiswa, masyarakat sipil, hingga ojol dikabarkan akan turun dan bergabung hari ini."
Video yang menyertai menampilkan suasana lapangan dengan narasi kewaspadaan agar semua pihak stay safe dan saling menjaga.
5 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi Demo Jakarta Hari Ini
1. Menghentikan pemborosan APBN
Mahasiswa menuntut agar pemerintah segera menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dinilai tidak prioritas dan memberatkan keuangan negara.
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
Tuntutan ini muncul sebagai respons langsung atas beban ekonomi masyarakat, khususnya kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak yang menyulitkan daya beli rakyat kecil termasuk ojol.
BACA JUGA:Mendikdasmen Klaim 43 Juta Murid Setuju MBG Dilanjutkan, 80,7 Persen Sudah Terima Manfaat
3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
Mahasiswa menilai program-program tersebut perlu dievaluasi ulang karena dianggap tidak efektif dan membebani anggaran negara di tengah kondisi ekonomi saat ini.
4. Menghentikan militerisme di ranah sipil
Tuntutan ini menyoroti kekhawatiran atas keterlibatan militer dalam urusan sipil yang dinilai berlebihan dan berpotensi melanggar prinsip demokrasi.
