BACAKORAN.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan bagi korban bencana tersalurkan dengan tepat dan tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan bantuan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan koordinasi akan dilakukan bersama Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) serta kedeputian terkait lainnya.
“Tentu kami bersama dengan Kedeputian Korsup, yang langsung berinteraksi dengan pemerintah daerah,” ujar Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
BACA JUGA:KPK Endus Upaya Asgianto Kejar WTP untuk PALI, Diduga Juga Dilakukan Daerah Lain
KPK Pastikan Bantuan Gempa NTT Tepat Sasaran
Pengawasan bantuan menjadi perhatian penting karena kebutuhan masyarakat meningkat setelah bencana.
KPK ingin memastikan proses distribusi bantuan berjalan transparan. Bantuan juga diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang terdampak.
Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam penanganan bencana.
Selain berkoordinasi dengan pemda, KPK juga akan melibatkan kedeputian lain sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
KPK Sampaikan Empati untuk Korban Gempa NTT
Dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, KPK turut menyampaikan doa bagi masyarakat NTT yang terdampak gempa.
Setyo Budiyanto menyampaikan empati dan solidaritas atas nama seluruh keluarga besar KPK.
“Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan jalan untuk segera bangkit kembali,” katanya.
Menurut Setyo, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan dukungan bersama. Pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat dapat mengambil peran dalam membantu proses pemulihan.
BACA JUGA:Kasus Audit BPK Muara Enim Melebar, KPK Panggil Asgianto, Bupati PALI,
KPK Siapkan Bantuan untuk Warga Terdampak
Setyo juga telah menginstruksikan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa untuk mengoordinasikan pengumpulan bantuan.
