Minta 50 Motor Trail, Prabowo Kasih 100: Di Tengah Utang Rp 10.293 T, Pola 'Asal Iyain' Anggaran Negara Mulai Terasa Akrab
Keputusan yang Mengundang Tanya
BACAKORAN.CO - Rapat terbatas penanganan karhutla di Palembang pada Senin (24/8/2026) seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan keseriusan negara mengatasi bencana. Namun yang terjadi justru meninggalkan ironi yang tajam: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melaporkan ada sekitar 1.900 hektare lahan terbakar dan mengajukan bantuan tambahan 50 unit motor trail untuk menjangkau area yang sulit diakses.
Respons Presiden Prabowo Subianto di luar dugaan: "Kalau meminta 50, kita kirim 100 motor trail."
Tanpa kajian teknis tambahan yang terdengar di publik, tanpa audit kebutuhan lapangan yang transparan, permintaan 50 unit langsung digandakan menjadi 100 unit.
Keputusan ini terjadi di tengah posisi utang pemerintah yang telah menembus Rp 10.293,69 triliun angka yang naik Rp 373 triliun hanya dalam tiga bulan terakhir.
Bagi publik yang sudah lelah menyaksikan pemborosan anggaran dan kasus korupsi bantuan, pola ini terasa sangat akrab.
FAKTA 1: Teknologi Canggih Sudah Ada, Kenapa Fokus pada Motor Trail?
Pertanyaan paling mendasar yang muncul: jika penanganan karhutla butuh kecepatan dan daya jangkau luas, mengapa motor trail justru menjadi bintang dalam rapat tersebut?
Data menunjukkan teknologi yang jauh lebih efektif sebenarnya sudah tersedia dan bahkan baru saja diperkuat:
- Sumsel sudah mengoperasikan 6–7 helikopter water bombing ditambah 2 helikopter patroli
- Prabowo sendiri menyetujui penambahan 2 unit helikopter water bombing lagi dalam rapat yang sama
Bahkan baru-baru ini (25–26 Agustus 2026), Malaysia mengerahkan pesawat amfibi Bombardier CL-415MP yang canggih: mampu mengangkut 6.137 liter air, mengisi ulang di permukaan sungai hanya butuh 12 detik, dan terbukti efektif memadamkan titik api dalam hitungan menitMemang ada argumen teknis bahwa motor trail diperlukan untuk menjangkau jalur setapak dan area gambut yang sempit.
Tapi pertanyaannya bukan "apakah motor trail dibutuhkan", melainkan: jika yang diminta 50 unit (ditambah 50 unit yang sudah ada, total 100 unit), mengapa harus digandakan lagi menjadi 150 unit total?
Apakah ada analisis yang menunjukkan bahwa 50 unit tambahan benar-benar kurang? Ataukah ini kembali ke pola lama: semakin besar volume pengadaan, semakin besar celah yang bisa dimanfaatkan?
FAKTA 2: Sejarah Kelam Sumsel yang Membuat Publik "Ingat Tepung"
Ketika pengguna media sosial mulai berseloroh "jadi keinget tepung", itu bukan sekadar candaan tanpa dasar. Sumatera Selatan menyimpan catatan panjang tentang dugaan penyimpangan bantuan dan anggaran yang membuat publik trauma:
Dugaan korupsi BKBK (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) Gubernur tahun 2020–2024 dengan nilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, sedang disidik Kortastidpikor Mabes Polri.
Aktivis bahkan menyebut pengungkapannya "ibarat membalik telapak tangan" karena buktinya sangat jelas. Mantan Gubernur Alex Noerdin (menjabat dua periode 2001–2012) menjadi tersangka korupsi sebanyak 3 kali dalam kasus berbeda: hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, korupsi Pasar Cinde Palembang, dan lainnya.
