Bikin Syok! Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia 2026 Tembus 184 Juta Jiwa, Ini Faktanya

Rabu 02 Sep 2026 - 19:00 WIB
Reporter : djarwo
Editor : djarwo

64,2% Warga RI di Bawah Standar Bank Dunia, Bukan Berarti Miskin?

BACAKORAN.CO - Angka kemiskinan Indonesia kembali menjadi sorotan. Bank Dunia memproyeksikan 64,2% penduduk Indonesia pada 2026 berada di bawah standar pengeluaran US$8,30 per orang per hari.

Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka tersebut setara dengan sekitar 184,9 juta orang. Namun, angka ini tidak sama dengan tingkat kemiskinan resmi Indonesia sebesar 8,07% yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan tersebut muncul karena Bank Dunia dan BPS menggunakan standar serta tujuan pengukuran yang berbeda.

Bank Dunia Sebut 64,2% Penduduk RI

Angka 64,2% berasal dari Macro Poverty Outlook edisi April 2026 yang disusun Bank Dunia.

Dalam standar Bank Dunia, Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income country menggunakan garis kemiskinan sebesar US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Dengan batas tersebut, Bank Dunia memproyeksikan 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah ambang pengeluaran itu pada 2026. Angkanya turun dari 68,1% pada 2024 dan 65,2% pada 2025.

Bank Dunia juga memperkirakan persentasenya kembali turun menjadi 63,1% pada 2027 dan 62% pada 2028.

Jadi, Apakah 184,9 Juta Orang Indonesia Miskin?

Tidak sesederhana itu.

Angka 64,2% sebaiknya dibaca sebagai proporsi penduduk yang pengeluarannya masih berada di bawah standar kesejahteraan negara berpendapatan menengah atas yang digunakan Bank Dunia.

Angka tersebut bukan berarti 64,2% penduduk Indonesia dikategorikan miskin menurut definisi resmi pemerintah.

Ini penting karena garis kemiskinan internasional digunakan untuk membandingkan kondisi kesejahteraan antarnegara, sedangkan angka BPS digunakan untuk mengukur kemiskinan dalam konteks Indonesia.

BPS Catat Kemiskinan Indonesia Hanya 8,07%

Data terbaru BPS justru menunjukkan tren yang berbeda.

Berdasarkan Susenas Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang.

Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Persentasenya juga turun dari 8,25% menjadi 8,07%.

BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan.

Garis tersebut terdiri atas komponen makanan sebesar Rp499.886 dan kebutuhan bukan makanan sebesar Rp169.349 per kapita per bulan.

Artinya, angka 8,07% BPS dan 64,2% Bank Dunia tidak dapat dibandingkan secara langsung karena keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda.

Kenapa Selisihnya Bisa Sangat Jauh?

Perbedaan tersebut terutama berasal dari standar yang digunakan.

Indikator BPS Bank Dunia
Tujuan Mengukur kemiskinan nasional Membandingkan kesejahteraan antarnegara
Standar Garis kemiskinan nasional US$8,30 per hari
Basis Pengeluaran minimum kebutuhan dasar PPP 2021
Data Indonesia 2026 8,07% 64,2%
Jumlah penduduk 22,93 juta Sekitar 184,9 juta

Karena ambangnya jauh berbeda, hasil akhirnya juga sangat berbeda.

Dengan kata lain, angka 64,2% lebih tepat dibaca sebagai gambaran bahwa sebagian besar penduduk Indonesia belum mencapai standar pengeluaran yang digunakan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas.

Indonesia Masih Menghadapi Tantangan Naik Kelas

Meski bukan berarti mayoritas penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan resmi, angka Bank Dunia tetap memberikan pesan penting.

Pertumbuhan ekonomi belum otomatis membuat seluruh masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Bank Dunia menilai tantangan Indonesia antara lain berkaitan dengan kualitas pekerjaan dan produktivitas. Dalam laporan ekonomi sebelumnya, Bank Dunia mencatat hampir 60% pekerja Indonesia berada dalam pekerjaan informal yang tidak memiliki keamanan kerja memadai.

Kondisi tersebut menjadi tantangan karena pekerjaan dengan produktivitas dan perlindungan yang lebih rendah dapat membuat rumah tangga lebih rentan ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau guncangan ekonomi.

Karena itu, persoalan Indonesia bukan hanya menurunkan jumlah penduduk miskin.

Tantangan berikutnya adalah mendorong masyarakat dari kelompok rentan menuju kelas menengah yang lebih kuat dan memiliki ketahanan ekonomi.

Vietnam Jadi Pembanding yang Menarik

Perbandingan dengan negara lain juga perlu dibaca secara hati-hati.

Dalam standar Bank Dunia yang sama, Indonesia memang terlihat memiliki proporsi penduduk di bawah ambang US$8,30 yang jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Namun, perbedaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh satu faktor.

Produktivitas tenaga kerja, struktur ekonomi, kualitas pekerjaan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga distribusi pendapatan turut menentukan kemampuan masyarakat meningkatkan pengeluarannya.

Karena itu, membandingkan angka kemiskinan antarnegara tanpa melihat struktur ekonominya dapat menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana.

Ada Kabar Baik dari Proyeksi Bank Dunia

Meski angka 64,2% terlihat besar, Bank Dunia memperkirakan trennya terus membaik.

Proyeksi menunjukkan persentase penduduk Indonesia di bawah garis US$8,30 per hari turun:

Tren tersebut menunjukkan adanya perbaikan.

Namun, kecepatannya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Kemiskinan Turun, Tantangan Kesejahteraan Tetap Besar

Dua angka tersebut sebenarnya tidak bertentangan.

BPS menunjukkan kemiskinan resmi Indonesia terus menurun, sementara standar Bank Dunia memperlihatkan masih besarnya kelompok masyarakat yang belum mencapai tingkat pengeluaran yang dianggap layak untuk negara berpendapatan menengah atas.

BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional Maret 2026 turun menjadi 8,07%. Di sisi lain, Bank Dunia memproyeksikan 64,2% penduduk masih berada di bawah standar US$8,30 per hari.

Jadi, isu utamanya bukan memilih apakah angka 8,07% atau 64,2% yang benar.

Keduanya benar dalam konteks metodologi masing-masing.

Angka BPS menggambarkan kemiskinan berdasarkan standar nasional. Sementara angka Bank Dunia memberikan gambaran yang lebih luas mengenai seberapa jauh masyarakat Indonesia dari standar kesejahteraan negara berpendapatan menengah atas.

Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya mengurangi kemiskinan, tetapi memastikan semakin banyak masyarakat naik kelas secara ekonomi, memperoleh pekerjaan produktif, memiliki pendapatan yang stabil, dan tidak mudah kembali rentan ketika terjadi guncangan ekonomi.

Tags : #kemiskinan indonesia #kemiskinan 2026 #kelas menengah #ekonomi indonesia #bps #bank dunia
Kategori :

Terkait

Terpopuler

Terkini