“Nanti kita pikirkan, apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi nanti kita bahas itu,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Senin, 7 September 2026.
BACA JUGA:Prabowo Instruksikan Seluruh WNI Punya Rekening Bank, BRI dan BSI Siapkan untuk Percepat Bansos
Indonesia memang menghadapi tantangan multi-bencana secara bersamaan.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau, gempa di Flores, erupsi di Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Halmahera, serta karhutla menjadi perhatian utama.
Prabowo juga mengisyaratkan kemungkinan penambahan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana agar respons pemerintah semakin cepat dan masif.
Perbedaan Tugas dan Fungsi: Mengapa Kajian Diperlukan
Pemahaman mendalam tentang peran masing-masing lembaga menjadi kunci.
Badan Geologi bertanggung jawab atas penelitian dan mitigasi terkait struktur bumi, aktivitas vulkanik, potensi longsor, dan sumber daya mineral.
Mereka yang menetapkan status gunung api (misalnya Level III Siaga) berdasarkan data geologi.
BACA JUGA:TPL Jadi Tersangka, Nama Sukanto Tanoto Disorot
BMKG, sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, fokus pada pengamatan atmosfer dan geofisika prakiraan cuaca, peringatan dini tsunami, pemantauan gempa, serta kualitas udara.
Kedua lembaga sudah saling berkoordinasi dalam rantai informasi bencana, misalnya saat erupsi yang menghasilkan abu vulkanik atau potensi tsunami.
Namun, struktur kelembagaan mereka berbeda satu di bawah ESDM, satu lagi bertanggung jawab langsung ke Presiden melalui jalur tertentu.
“Geologi mengamati aktivitas gunung berapi. Dampak dari letusan itu BMKG juga punya instrumen. Peralatan dan sumber daya manusia yang terkait dengan geologi juga ada di BMKG. Saya setuju kalau itu digabungkan. Lebih efektif dan efisien dari sisi komunikasi,” ujar Ketua Komisi V DPR Lasarus yang mendukung wacana tersebut.
BACA JUGA:PT Toba Pulp Lestari Jadi Tersangka, Kejagung Bongkar Manipulasi Ekspor Bubur Kertas 2008-2025
Sementara Puan Maharani tetap menekankan pentingnya kajian yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga tidak mempermasalahkan penambahan anggaran mitigasi selama manfaatnya lebih baik dari sebelumnya.
