bacakoran.co - presiden korea selatan, , resmi dimakzulkan oleh parlemen setelah pengumuman darurat militer yang sempat menggemparkan negara tersebut.

dalam voting yang digelar sabtu, 14 desember, sebanyak 204 dari 300 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan yoon suk yeol atas tuduhan , sementara 85 anggota menolak, 3 abstain, dan 8 suara dibatalkan.  

pemakzulan ini membuat yoon suk yeol untuk sementara waktu diberhentikan dari jabatannya.

kini, keputusan akhir ada di tangan mahkamah konstitusi korea selatan, yang memiliki waktu hingga 180 hari untuk menentukan apakah akan menguatkan pemakzulan tersebut.

jika pemakzulan disahkan, yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah korea selatan yang dilengserkan dari kursi kepresidenan.

keputusan yoon suk-yeol untuk menerapkan darurat sebelumnya menuai kecaman publik dan dianggap melanggar prinsip demokrasi.

meski kemudian ia membatalkan keputusan tersebut, langkah ini sudah memicu gelombang protes di seluruh korea selatan.

sebelum pemungutan suara, sekitar 200.000 pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung majelis nasional untuk menuntut yun mundur.

gelombang protes ini menjadi puncak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakannya, termasuk isu-isu ekonomi dan ketegangan politik dalam negeri.

partai demokrat, oposisi utama di korea selatan, menyatakan bahwa langkah pemakzulan ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga supremasi hukum, demokrasi, dan masa depan korea selatan.

dukungan dari anggota parlemen oposisi menjadi kunci keberhasilan ini.

di mana mereka berhasil meyakinkan beberapa anggota dari partai kekuatan rakyat (ppp), partai yang menaungi yoon suk yeol untuk beralih pihak.

dengan hasil ini, perdana menteri han duck-soo akan bertindak sebagai presiden sementara hingga mahkamah konstitusi mengeluarkan keputusan final.

jika mahkamah konstitusi mendukung pemakzulan ini, yun suk-yeol akan tercatat sebagai presiden kedua dalam sejarah korea selatan yang dilengserkan dari jabatannya melalui proses pemakzulan.

sebelumnya, presiden park geun-hye dimakzulkan pada 2017 akibat skandal korupsi yang mengguncang negara.

korea selatan kini berada di persimpangan krisis politik.

keputusan nantinya tidak hanya menentukan nasib yoon suk-yeol, tetapi juga masa depan demokrasi di negara tersebut.

pemakzulan ini menarik perhatian dunia internasional, mengingat posisi strategis korea selatan dalam geopolitik asia timur.

beberapa negara sekutu telah menyatakan keprihatinan mereka atas krisis politik yang sedang berlangsung, meskipun mereka berharap stabilitas akan segera tercapai.  

mahkamah konstitusi diharapkan membuat keputusan yang seimbang demi menjaga keutuhan demokrasi korea selatan di tengah tekanan politik dan masyarakat.