bacakoran.co - ketua komisi iv dpr, alias titiek soeharto, mengungkapkan harapannya agar pemilik ilegal di tangerang bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan dalam proses pagar tersebut.

menurutnya, anggaran negara yang digunakan untuk membersihkan pagar ini seharusnya diganti oleh pihak yang memasangnya.  

"saya berharap siapa yang menanam, kan, pakai uang yang nyabut, mestinya mereka juga, kalau toh sekarang aparat kita nyabut kan pakai dana, mudah-mudahan kita tuntut meraka harus ganti," tegas titiek saat meninjau langsung proses pembongkaran di pos tni tanjung pasir, rabu (22/1/2025).  

titiek, yang juga merupakan politisi partai gerindra, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas si

siapa dalang di balik pemasangan tersebut. ia menilai masyarakat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang dianggap melanggar ini.

"kami tentunya ingin tahu juga ya, masyarakat juga berhak tahu siapa ini yang buat semena-mena bikin pagar di laut kita supaya ini diproses diumumkan," tambahnya.  

proses pembongkaran pagar laut di kawasan tangerang, banten, telah dilakukan pada rabu, 22 januari 2025, di bawah koordinasi menteri kelautan dan perikanan, sakti wahyu trenggono.

operasi ini melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi, termasuk tni angkatan laut.  

cara pembongkarannya cukup unik.

tim menggunakan tali yang diikat pada bambu-bambu pagar, kemudian tali tersebut ditarik menggunakan kapal hingga bambu terlepas dari dasar laut.

setelah bambu berhasil dicabut, material tersebut dinaikkan ke atas kapal untuk dibawa ke daratan.  

langkah pemerintah ini dianggap sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga wilayah laut indonesia dari tindakan ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat, terutama nelayan.

pagar laut yang membentang sepanjang beberapa kilometer ini tidak hanya menghalangi akses nelayan, tetapi juga mencederai fungsi ekosistem laut.  

titiek menambahkan bahwa upaya seperti ini harus terus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang.

"ini pelajaran penting bagi semua pihak. laut adalah milik kita bersama, bukan untuk dipagari seenaknya," pungkasnya.  

proses investigasi atas pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar ini masih berlangsung.

pemerintah diharapkan dapat segera menemukan pelaku dan memberikan sanksi yang sesuai demi menjaga keadilan dan kelestarian laut indonesia.