bacakoran.co - presiden prabowo subianto akhirnya turun tangan menyelesaikan polemik distribusi yang sempat bikin masyarakat resah.

ia langsung menginstruksikan menteri energi dan sumber daya mineral (esdm), untuk mengaktifkan kembali pengecer per hari ini, selasa, 4 februari 2025.  

masalah ini mencuat setelah perubahan pola distribusi yang diterapkan kementerian esdm justru menimbulkan gejolak di lapangan.

akibatnya, banyak masyarakat kesulitan mendapatkan 3 kg dengan harga wajar. situasi ini pun mendapat perhatian serius dari presiden prabowo dan dpr ri.  

wakil ketua dpr ri, dasco, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung berkomunikasi dengan presiden prabowo pada senin malam, 3 februari 2025.

dalam diskusi tersebut, mereka membahas dampak kebijakan baru yang justru mempersulit akses masyarakat terhadap gas subsidi.  

"setelah berkomunikasi dengan presiden prabowo, beliau langsung menginstruksikan kementerian esdm untuk kembali mengaktifkan pengecer agar bisa berjualan seperti biasa mulai hari ini," kata dasco di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa (4/2/2025).  

presiden juga meminta agar kementerian esdm segera mengurus proses administrasi untuk menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan.

tujuannya, agar harga jual gas lpg 3 kg di masyarakat tetap terkendali dan tidak terlalu mahal.  

“jadi nanti pengecer akan dijadikan sub-pangkalan dengan harga yang ditentukan, supaya masyarakat tetap bisa beli dengan harga yang wajar,” jelasnya.  

menariknya, dasco menegaskan bahwa kebijakan pembatasan pengecer ini bukan berasal dari presiden prabowo.

oleh karena itu, setelah melihat dampak di lapangan, ia langsung turun tangan dan memastikan penjualan lpg 3 kg kembali seperti semula.  

"ini bukan kebijakan presiden yang melarang pengecer berjualan. namun, melihat situasi yang terjadi, presiden langsung mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas," tegas dasco.  

sebelumnya, menteri esdm bahlil lahadalia sempat meluruskan kebijakan yang memicu polemik ini.

menurutnya, pemerintah tidak berniat menghapus pengecer lpg 3 kg, melainkan ingin meningkatkan status mereka menjadi pangkalan resmi.  

"pasti banyak pertanyaan kenapa ada dinamika ini. kami sebenarnya mendorong agar pengecer bisa naik status menjadi pangkalan, tetapi syaratnya terlalu berat dari pertamina," ujar bahlil dalam rapat kerja dengan komisi vii dpr ri di kompleks parlemen, senin (3/2/2025).  

karena itu, dalam rapat bersama pertamina, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan.

dengan begitu, mereka tetap bisa berjualan, namun harga yang mereka ambil dari agen pertamina bisa lebih terkendali.  

“kami sudah berkoordinasi dengan pertamina agar pengecer ini bisa menjadi sub-pangkalan. dengan begitu, harga jual gas ke masyarakat tetap terkontrol," sambungnya.   

dengan keputusan ini, masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan kelangkaan atau kenaikan harga lpg 3 kg di tingkat pengecer.

presiden prabowo telah memastikan bahwa sistem distribusi kembali normal, dan pengecer bisa berjualan seperti biasa tanpa hambatan.  

keputusan ini tentu menjadi kabar baik bagi jutaan warga yang bergantung pada lpg 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari.

kini, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan sub-pangkalan bisa berjalan efektif agar harga tetap stabil dan gas tetap tersedia bagi masyarakat kecil.