bacakoran.co - presiden palestina, mahmoud abbas, dengan tegas menolak rencana kontroversial presiden as donald trump, yang ingin "mengambil alih" dan merelokasi warga palestina ke tempat lain.

abbas menegaskan bahwa hak-hak bukan untuk dinegosiasikan dan menyebut rencana ini sebagai pelanggaran hukum internasional.  

dalam pernyataan resminya yang dikutip dari afp dan anadolu agency, kamis (6/2/2025), abbas bersama para pemimpin palestina menyatakan penolakan keras terhadap upaya mengusir rakyat palestina dari tanah mereka sendiri.  

"kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama puluhan tahun, dilanggar begitu saja," tegas abbas.  

rencana ini diumumkan trump saat konferensi pers bersama perdana menteri israel, benjamin netanyahu, di gedung putih pada selasa (4/2) waktu setempat.

trump menyatakan bahwa as akan "mengambil alih" jalur gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warganya ke tempat lain.  

pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama palestina.

abbas langsung menegaskan bahwa gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah palestina, bersama dengan tepi barat dan yerusalem timur. 

"hak-hak warga palestina adalah sah dan tidak bisa dinegosiasikan. tidak ada seorang pun yang berhak menentukan masa depan rakyat palestina selain organisasi pembebasan palestina (plo), sebagai badan perwakilan resmi dan sah rakyat palestina," ujar abbas.  

merespons ancaman ini, abbas mendesak sekretaris jenderal pbb, antonio guterres, serta dewan keamanan pbb untuk turun tangan dan menegakkan resolusi internasional guna melindungi hak-hak rakyat palestina.  

di sisi lain, sekretaris jenderal plo, hussein al-sheikh, juga mengecam rencana trump yang ingin merelokasi warga gaza ke negara lain, seperti mesir atau yordania.

menurutnya, upaya ini hanyalah bentuk lain dari pengusiran massal yang jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.  

"kami menolak semua upaya untuk mengusir warga palestina dari tanah air mereka sendiri," tegas al-sheikh.  

keputusan trump ini dinilai tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga berpotensi memicu ketidakstabilan besar di kawasan timur tengah.

palestina bersikeras bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa berdirinya negara palestina yang berdaulat, dengan yerusalem timur sebagai ibu kotanya.  

banyak pihak percaya bahwa rencana ini hanya akan semakin memperburuk konflik yang sudah berlangsung lama.

langkah trump dianggap sebagai bentuk dukungan terbuka terhadap israel dan mengabaikan hak-hak rakyat palestina yang telah lama diperjuangkan.  

penolakan keras abbas dan para pemimpin palestina menjadi sinyal bahwa rakyat palestina tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman ini.

kini, dunia internasional menunggu bagaimana sikap pbb dan negara-negara lain dalam merespons langkah yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap keadilan dan kemanusiaan ini.