bacakoran.co - presiden amerika serikat () donald trump kembali membuat pernyataan kontroversial.

kali ini tump menyebuat soal jalur gaza, ia membuat kejutan dengan mengeluarkan "proposal" agar as mengambil alih wilayah palestina yang 15 bulan hancur lebur karena perang.

"kami akan mengambil alih gaza," tegasnya selasa malam di gedung putih setelah pembicaraan dengan perdana menteri () israel benjamin netanyahu.

tak hanya itu, ia pun berencana menggusur warga palestina dari . dirinya malah meminta negara-negara kawasan, seperti mesir dan yordania menampung mereka.

pernyataan ini membuat geger dunia dan sejumlah reaksi muncul dari para pemimpin negara, termasuk di kawasan arab, timur tengah.

liga arab mengatakan usulan mengejutkan trump melanggar hukum internasional dan menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut.

blok regional yang beranggotakan 22 orang itu mengatakan bahwa langkah tersebut, adalah "resep untuk ketidakstabilan" dan akan "melanggar hukum internasional".

liga arab menegaskan harus ada dorongan menuju perdamaian yang komprehensif. termasuk mendesak penerapan solusi dua negara untuk konflik israel dan palestina.

"tepi barat yang diduduki dan jalur gaza bersama-sama membentuk wilayah negara palestina di masa depan," kata liga arab, dikutip afp, kamis (6/2/2025).

secara khusus, mesir juga memberi pernyataan tegas. negeri itu menekankan dukungan kuat ke presiden otoritas palestina mahmud abbas, dengan menyerukan kewenangan untuk memerintah jalur gaza.

menteri luar negeri mesir badr abdelatty menyerukan rekonstruksi gaza yang cepat, tanpa menggusur warga palestina.

dalam pembicaraan dengan perdana menteri palestina mohammed mustafa di kairo, keduanya sepakat tentang "pentingnya bergerak maju dengan proyek pemulihan awal" dan "dengan kecepatan yang dipercepat".

sementara itu, kepala hak asasi manusia () pbb volker turk menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras.

"hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara," kata turk.

presiden palestina, mahmoud abbas, dengan tegas menolak rencana kontroversial presiden as donald trump, yang ingin "mengambil alih"  dan merelokasi warga palestina ke tempat lain.

abbas menegaskan bahwa hak-hak  bukan untuk dinegosiasikan dan menyebut rencana ini sebagai pelanggaran hukum internasional.  

dalam pernyataan resminya yang dikutip dari afp dan anadolu agency, kamis (6/2/2025), abbas bersama para pemimpin palestina menyatakan penolakan keras terhadap upaya mengusir rakyat palestina dari tanah mereka sendiri.  

"kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama puluhan tahun, dilanggar begitu saja," tegas abbas.  

rencana ini diumumkan trump saat konferensi pers bersama perdana menteri israel, benjamin netanyahu, di gedung putih pada selasa (4/2) waktu setempat.

trump menyatakan bahwa akan "mengambil alih" jalur gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warganya ke tempat lain.  

pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama palestina.

abbas langsung menegaskan bahwa gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah palestina, bersama dengan tepi barat dan yerusalem timur. 

"hak-hak warga palestina adalah sah dan tidak bisa dinegosiasikan. tidak ada seorang pun yang berhak menentukan masa depan rakyat palestina selain organisasi pembebasan palestina (), sebagai badan perwakilan resmi dan sah rakyat palestina," ujar abbas.  

merespons ancaman ini, abbas mendesak sekretaris jenderal pbb, antonio guterres, serta dewan keamanan pbb untuk turun tangan dan menegakkan resolusi internasional guna melindungi hak-hak rakyat palestina.  

di sisi lain, sekretaris jenderal plo, hussein al-sheikh, juga mengecam rencana trump yang ingin merelokasi warga gaza ke negara lain, seperti mesir atau yordania.

menurutnya, upaya ini hanyalah bentuk lain dari pengusiran massal yang jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.  

"kami menolak semua upaya untuk mengusir warga palestina dari tanah air mereka sendiri," tegas al-sheikh.  

keputusan trump ini dinilai tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga berpotensi memicu ketidakstabilan besar di kawasan timur tengah.

palestina bersikeras bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa berdirinya negara palestina yang berdaulat, dengan yerusalem timur sebagai ibu kotanya.  

banyak pihak percaya bahwa rencana ini hanya akan semakin memperburuk konflik yang sudah berlangsung lama.

langkah trump dianggap sebagai bentuk dukungan terbuka terhadap dan mengabaikan hak-hak rakyat palestina yang telah lama diperjuangkan.  

penolakan keras abbas dan para pemimpin palestina menjadi sinyal bahwa rakyat palestina tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman ini.

kini, dunia internasional menunggu bagaimana sikap pbb dan negara-negara lain dalam merespons langkah yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap keadilan dan kemanusiaan ini.