bacakoran.co – rencana kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) sebesar rp81 triliun akhirnya batal.

ketua komisi v dpr, lasarus mengungkapkan, perubahan ini dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian.

menurutnya, telah mengirimkan surat baru ke dpr yang berisi revisi pemotongan anggaran di berbagai kementerian.

"efisiensinya menurun dari rp81 triliun menjadi rp60,46 triliun, sehingga pagu indikatif kementerian pupr menjadi rp50,48 triliun," jelas lasarus di kompleks parlemen, jakarta.

beberapa kementerian dapat tambahan anggaran

selain kementerian pupr, beberapa kementerian lain yang bermitra dengan komisi v dpr juga mengalami revisi anggaran, di antaranya:

kementerian perhubungan (kemenhub): dari rp13,58 triliun menjadi rp17,73 triliun

kementerian perumahan dan kawasan permukiman (pkp): dari rp1,6 triliun menjadi rp3,46 triliun

kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal: dari rp1,16 triliun menjadi rp1,47 triliun

kementerian transmigrasi: dari rp75,02 miliar menjadi rp83,5 miliar

badan sar nasional (basarnas): dari rp1,01 triliun menjadi rp1,09 triliun

badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (bmkg): dari rp1,4 triliun menjadi rp1,78 triliun

"bapak, ibu, kita ketok secara keseluruhan ya?" ujar lasarus, menandai pengesahan perubahan jumlah pemotongan anggaran tersebut.

efisiensi anggaran rp306 triliun, kemenkeu lakukan rekonstruksi

sebelumnya, pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga rp306 triliun, sebagaimana tertuang dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 yang diterbitkan presiden prabowo subianto.

namun, setelah banyak pihak menyoroti dampaknya terhadap kebijakan strategis dan kepegawaian, kementerian keuangan melakukan rekonstruksi terhadap pemotongan anggaran yang telah direncanakan.

keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi kementerian yang sebelumnya mengalami pemangkasan besar-besaran.