bacakoran.co – dilakukan pemerintah demi suksesnya program ambisius , makan bergizi gratis (mbg).

bahkan, pemangkasan anggaran pada sejumlah instansi mencapai nilai fantastis, yakni rp306 triliun.

pemangkasan anggara secara besar-besaran ini dilakukan berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025.

salah satu kementerian yang terkena dampak terbesar adalah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr), yang harus kehilangan rp81,38 triliun dari pagu awal rp110,95 triliun, atau setara dengan 73,34 persen dari total anggaran.

namun, belakangan pemangkasan anggaran kementerian pupr ini direvisi hanya sebesar rp60,46 triliun.

saat ini, kementerian pupr memiliki rp50,48 triliun untuk menjalankan berbagai proyek infrastruktur sepanjang 2025.

dana perbaikan rutin jalan sempat dihilangkan

sebelum revisi pemangkasan anggaran, kementerian pupr mengalokasikan dana untuk proyek pembangunan infrastruktur, termasuk rp10,70 triliun untuk infrastruktur sumber daya air, rp12,48 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan baru, dan rp3,78 triliun untuk proyek cipta karya.

lalu sebesar rp1,16 triliun untuk prasarana strategis.

namun, tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan rutin jalan serta jembatan nasional.

artinya, jalan rusak tidak akan diperbaiki sepanjang tahun anggaran 2025 karena ketiadaan dana untuk preservasi rutin.

nah, menyusul adanya tambahan dana setelah adanya revisi pemangkasan anggaran, kementerian pupr berencana untuk memasukkan kembali perbaikan jalan dalam programnya.

dampak serius bagi mobilitas dan ekonomi

adapun, sempat hilangnya anggaran rutin perbaikan jalan nasional sempat membuat heboh dan khawatir masyarakat.

kondisi ini bisa berdampak luas, terutama bagi para pengguna jalan nasional, termasuk jalur strategis seperti lintas sumatera, jalur pantura, dan trans jawa.

apalagi, indonesia akan segera memasuki periode ramadan dan arus mudik lebaran 2025, di mana kondisi jalan yang buruk bisa memperparah kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

bagi sektor logistik, jalan yang tidak diperbaiki dapat menghambat distribusi barang, meningkatkan biaya transportasi, dan memperlambat arus ekonomi.

dengan semakin banyak jalan yang rusak tanpa perbaikan, bukan tidak mungkin harga barang ikut melonjak akibat biaya pengiriman yang lebih mahal.

fokus pada infrastruktur baru, bagaimana prioritasnya?

sementara perbaikan jalan ditiadakan, anggaran yang tersedia justru difokuskan untuk pembangunan proyek infrastruktur baru, yakni 63 km jalan baru, 342 km peningkatan kapasitas jalan, 1.096 km pembangunan dan duplikasi jembatan.

selanjutnya, 242 meter pembangunan flyover dan underpass, dan 13 km jalan tol baru.

apakah keputusan ini tepat?  

pengalihan anggaran untuk proyek baru tentu memiliki dampak jangka panjang yang positif.

namun, tanpa adanya perawatan jalan yang sudah ada, infrastruktur yang ada bisa semakin memburuk dan membebani masyarakat yang sehari-hari bergantung pada akses transportasi darat.  

pemerintah perlu menyeimbangkan antara pembangunan baru dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.

jika tidak, kebijakan ini bisa menjadi bumerang yang justru memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menyulitkan mobilitas masyarakat di berbagai daerah.