bacakoran.co - ketua organisasi masyarakat () pemuda pancasila (pp) resmi melarang seluruh anggotanya untuk meminta atau memungut tunjangan hari raya () dari masyarakat atau pelaku usaha.

larangan ini telah diatur secara resmi melalui surat instruksi dengan nomor 1609.a4/mpn-pp/ii1/2025 dari majelis pimpinan nasional (mpn) .

jajaran petinggi juga telah mengonfirmasi surat tersebut melalui sekretaris jenderal (sekjen) pp arif rahman dan ditandatangani oleh ketua umum pp japto soerjosoemarno serta sekjen pp.

surat ini telah disebar ke media sosial, mpn pp memberi aturan kepada seluruh kepengurusan, mulai dari majelis pimpinan wilayah (mpw), majelis pimpinan cabang (mpc), majelis pimpinan anak cabang (mpac), hingga tingkat ranting di seluruh indonesia.

hal ini agar dapat mencegah terjadinya pemungutan liar, propaganda, atau permintaan dengan alasan thr kepada pihak masyarakat, baik pengusaha, pabrik, ataupun umkm.

“untuk tidak melakukan pungutan uang atau propaganda untuk thr kepada masyarakat atau pengusaha,” demikian bunyi surat tersebut.

jika instruksi ini dilanggar, pemuda pancasila akan memberlakukan sanksi tegas kepada pelaku, meskipun belum dijabarkan secara rinci sanksi yang akan diterima.

namun, langkah ini justru menjadi langkah awal bagi bawahannya atau oknum anggota ormas untuk melanggar aturan tersebut dengan memutar otak menggunakan alasan lain supaya mendapatkan dana dari masyarakat.

hal ini diunggah oleh akun x heraloebss pada kamis (20/3) lalu yang menunjukkan masih terdapat pungutan liar dari ormas.

pungutan tersebut dijabarkan dalam sebuah surat yang mengatasnamakan pengurus ranting pemuda pancasila kelurahan kedaung, kecamatan sawangan, kota depok.

"ketua ormas larang anggotanya ngemis-ngemis minta thr. di bawah anggotanya muter otak,  dan mengganti kata thr dengan kalimat 'dana pengamanan hari raya idul fitri 2025'," tulis akun x heraloebss dalam keterangan unggahannya.

akun tersebut juga melampirkan dua foto, berupa foto perbandingan antara foto berita tentang larangan dari ketua ormas dan foto surat pemungutasn suara yang mengatasnamakan ormas pp.

dalam surat yang bernomor 003/ran-pp/iii/2025, tertulis bahwa adanya permintaan dari pengruus pp kepada tokoh masyarakat, dermawan, dan simpatisan pp untuk berpartisipasi mendukung pelaksanaan program social control dan kepedulian terhadap lingkungan di tempat-tempat rawan.

partisipasi itu dapat diimbau untuk diikuti oleh masyarakat dengan memberikan bantuan berupa dana maupun materi dalam menunjang keamanan lingkungan.

unggahan surat tersebut mendapat ebrbagai kecaman dari netizen yang meminta ormas-ormas tersebut sebaiknya dibubarkan.

"sampah yang harus dimusnahkan termasuk preman-preman yang dikemas dalam ormas harus dimusnahkan menybabkan wabah penyakit sehingga investor kabur," kata seorang netizen x.

"tolong pak (ketua pp) survey kelapangan, banyak tuh anggotanya ngemis minta thr," komentar netizen x lain.

"perintah ketua tidak dilaksanakan bawahan artinya ketua sudah tidak dihargai anak buah," ujar netizen x lainnya.