bacakoran.co - komisi iii dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) menyampaikan keprihatinan mendalam dan kemarahan terhadap sebuah peristiwa tragis yang belakangan ini menjadi sorotan publik. 

sebuah video viral menunjukkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri di wilayah bekasi, jawa barat. 

peristiwa ini tidak hanya mengguncang publik, tetapi juga memantik respons serius dari para wakil rakyat yang menilai bahwa kejadian semacam ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa tindakan konkret.

anggota komisi iii dpr ri, abdullah, secara tegas meminta agar kepolisian segera melakukan langkah preventif untuk mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di masa mendatang. 

menurutnya, kasus-kasus kdrt masih sering terjadi, terutama menimpa kaum perempuan, meskipun tidak semuanya mendapatkan sorotan media atau menjadi viral sebagaimana yang terjadi di bekasi.

"kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti ini tidak bisa hanya ditangani dengan pendekatan represif, seperti menjebloskan pelaku ke penjara. 

diperlukan upaya pencegahan yang lebih masif dan terstruktur agar masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, tidak terus-menerus menjadi korban," ungkap abdullah dalam keterangannya di jakarta, senin, 23 juni 2025.

politikus partai kebangkitan bangsa (pkb) tersebut menyoroti pentingnya fungsi kepolisian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. 

di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa aparat kepolisian memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

oleh karena itu, dalam konteks pencegahan kdrt, abdullah menegaskan bahwa kepolisian memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan.

ia menambahkan bahwa untuk menjalankan peran pencegahan tersebut secara optimal, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri. 

diperlukan kerja sama lintas sektor dan kolaborasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. 

beberapa institusi yang disebutkan antara lain komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (komnas perempuan), komisi perlindungan anak indonesia (kpai), serta kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemenpppa). 

selain itu, peran pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan, mulai dari dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan, perangkat kelurahan, ketua rt dan rw, hingga lembaga layanan yang menangani korban kekerasan.

"dengan menjalin kerja sama yang solid dengan berbagai pihak, pihak kepolisian diharapkan bisa lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga. jangan sampai polisi hanya menunggu laporan masuk. mereka seharusnya bisa hadir lebih awal dalam mencegah tragedi seperti ini," lanjut abdullah.

sebagai informasi, pihak kepolisian telah menangkap seorang pemuda berinisial mi, berusia 22 tahun, yang diduga kuat menjadi pelaku kekerasan terhadap ibu kandungnya di kawasan kota bekasi. 

berdasarkan hasil penyelidikan awal, pemicu tindakan kekerasan tersebut adalah pertengkaran sepele, yakni saat sang ibu menolak permintaan mi untuk meminjam sepeda motor milik tetangga.

ironisnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh mi sempat terekam dalam sebuah video yang kemudian menyebar luas di media sosial. 

salah satu unggahan video tersebut bahkan dibagikan oleh wakil ketua komisi iii dpr ri, ahmad sahroni, melalui akun instagram resminya, @ahmadsahroni88. 

video ini menimbulkan gelombang reaksi dan komentar publik, serta menambah desakan agar aparat hukum bertindak lebih tegas dalam menangani dan mencegah kasus-kasus serupa.