bacakoran.co -- salah seorang anggota , sumatera selatan , dari fraksi partai demokrat mengatakan akan merekomendasikan ke aparat penegak hukum jika dalam penggunaan apbd tahun 2024 ditemukan dugaan penyimpangan.
pernyataan itu diungkapkannya sebagai buntut atas ketidak hadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (opd) atau kepala dinas dilingkungan pemerintah kabupaten empat lawang dalam rapat paripurna yang membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban apbd anggaran tahun 2024, senin 7 juli 2025.
menurut hidayat muhammad, ketidak hadiran dalam rapat yang penting itu merupakan bentuk pelecehan dan tidak menghargai lembaga dprd.
"laporan pertanggungjawaban apbd merupakan gambaran hasil dan kinerja kabupaten empat lawang yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) perwakilan sumatera selatan,"ujarnya.
"pandangan fraksi seharusnya di dengarkan oleh setiap kepalaopd karena merupakan bagian dari perintah,"tegasnya.
“kedepan seluruh kepala opd yang tidak bisa menghargai tugas dan fungsi dprd silakan hengkang dari kabupaten empat lawang,” tegas hidayat.
ia menambahkan bahwa perwakilan opd yang hanya mengirimkan kepala seksi (kasi) juga dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap dprd kabupaten empat lawang.
hidayat juga menyoroti pentingnya disiplin bagi seluruh kepala opd dan asn. “kepala opd dan asn yang tidak disiplin silakan tinggalkan empat lawang,” ucapnya.
hidayat muhammad menyatakan akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum (aph) jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengunaan anggaran.
paripurna ini merupakan yang pertama dan pandangan fraksi pertama sejak bupati dan wakil bupati terpilih menjabat. namun tingkat kehadiran asn justru menunjukkan penurunan.
hidayat juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah, khususnya melalui peran badan pendapatan daerah (bapenda) dan instansi perizinan dalam menggali potensi.
ia mencontohkan, satu truk kopi saja bisa mendatangkan pendapatan daerah sekitar rp 70-80 juta. "pad harus ditingkatkan lagi," harapnya.
pernyataan senada juga dikatakan wakil ketua i dprd kabupaten empat lawang, saukani. dia meminta para pejabat untuk hadir saat paripurna di dprd. "kedepan para kepala opd untuk dapat hadir saat paripurna,” ujar saukani.
sidang paripurna itu dipimpin wakil ketua i dprd saukani dan wakil ii dr. wulan purnama sari, serta dihadiri wakil bupati empat lawang arifa’i sh, wakapolres, kasi intel, perwakilan dandim 0405/lahat dan perwakilan bnn kabupaten empat lawang.
