bacakoran.co

APBD Terancam Terkuras, Pemda Bakal Ikut Tanggung Pensiun PNS, Ini Penjelasan Sri Mulyani!

APBD terancam terkuras menyusul adanya wacana pemda ikut tanggung dana pensiun PNS. Rencana ini diungkapkan Menkeu Sri Mulyani dan masih akan dibahas lebih lanjut bersama BPK.--kemenkeu/ist

BACA JUGA:Belanja Cuma Klik, Utang Paylater Makin Menggunung! Bikin Rakyat Kecanduan?

BACA JUGA:Gak Perlu Jago! Main Game Ringan ala Anak SD, Bisa Dapat Saldo DANA Rp100 Ribu Setiap Hari? Ini Aplikasinya

Terutama daerah dengan postur anggaran yang ketat.

Karenanya, pemerintah pusat akan mengajak BPK dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas skemanya.

“Ini masih akan kita bahas, pastinya daerah harus ikut memikul (dana pensiun PNS),” tukasnya.

APBD Terancam Terkuras, Pemda Bakal Ikut Tanggung Pensiun PNS, Ini Penjelasan Sri Mulyani!

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co – anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) terancam terkuras, menyusul wacana pemerintah daerah (pemda) ikut menanggung dana pensiun .

selama ini, dana pensiun pns ditanggung penuh oleh pemerintah pusat.

termasuk mereka yang bekerja di lingkungan pemda.

“yang mempekerjakan (pns) daerah, tapi yang bayarin pensiun masih pusat. ke depan ini harus dibagi, karena bebannya sangat besar,” terang menteri keuangan dalam rapat bersama komite iv dpd ri

beban pensiun capai rp 976 triliun

berdasarkan data dari badan pemeriksa keuangan (bpk), kewajiban jangka panjang negara akibat dana pensiun sudah menembus rp 976 triliun.

angka ini disebut menjadi salah satu beban fiskal terberat negara.

ironisnya, apbd daerah selama ini belum pernah ikut menanggung sepeser pun, meskipun pegawai yang pensiun adalah tanggung jawab daerah.

“ini pr besar yang harus kita selesaikan bersama. apbd selama ini tidak menangung sama sekali (beban pensiun pns),” cetusnya.

maka itu, kata sri mulyani, ke depan hal ini harus berubah.

pemda harus bersiap, tantangan fiskal nyata di depan mata

mantan direktur pelaksana bank dunia ini menegaskan jika wacana ini akan menjadi tantangan fiskal baru bagi daerah.

terutama daerah dengan postur anggaran yang ketat.

karenanya, pemerintah pusat akan mengajak bpk dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas skemanya.

“ini masih akan kita bahas, pastinya daerah harus ikut memikul (dana pensiun pns),” tukasnya.

Tag
Share