APBD Terancam Terkuras, Pemda Bakal Ikut Tanggung Pensiun PNS, Ini Penjelasan Sri Mulyani!
APBD terancam terkuras menyusul adanya wacana pemda ikut tanggung dana pensiun PNS. Rencana ini diungkapkan Menkeu Sri Mulyani dan masih akan dibahas lebih lanjut bersama BPK.--kemenkeu/ist
BACAKORAN.CO – Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terancam terkuras, menyusul wacana Pemerintah Daerah (Pemda) ikut menanggung dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS).
Selama ini, dana pensiun PNS ditanggung penuh oleh pemerintah pusat.
Termasuk mereka yang bekerja di lingkungan pemda.
“Yang mempekerjakan (PNS) daerah, tapi yang bayarin pensiun masih pusat. Ke depan ini harus dibagi, karena bebannya sangat besar,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Komite IV DPD RI
Beban Pensiun Capai Rp 976 Triliun
Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kewajiban jangka panjang negara akibat dana pensiun sudah menembus Rp 976 triliun.
Angka ini disebut menjadi salah satu beban fiskal terberat negara.
Ironisnya, APBD daerah selama ini belum pernah ikut menanggung sepeser pun, meskipun pegawai yang pensiun adalah tanggung jawab daerah.
BACA JUGA:Diskon Ambayar! Klaim Kode Promo Grab, GrabFood, GrabBike dan GrabCar Hari ini Juli 2025
BACA JUGA:21 Kode Promo Gojek, GoRide Instan, GoCar dan GoFood Diskon Rp10 Ribu, Cus Klaim Bosque
“Ini PR besar yang harus kita selesaikan bersama. APBD selama ini tidak menangung sama sekali (beban pensiun PNS),” cetusnya.
Maka itu, kata Sri Mulyani, ke depan hal ini harus berubah.
Pemda Harus Bersiap, Tantangan Fiskal Nyata di Depan Mata
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan jika wacana ini akan menjadi tantangan fiskal baru bagi daerah.