bacakoran.co - kabar mengejutkan datang dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), yang baru-baru ini merilis hasil analisis terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos). 

dalam laporan tersebut, ppatk mengungkap bahwa sebanyak 571 ribu penerima bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol). 

aktivitas ilegal ini dinilai sangat merugikan, terutama karena dana bansos seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi, bukan untuk disalahgunakan dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

lebih lanjut, ppatk mencatat bahwa nilai transaksi yang terhubung dengan praktik judi online dari kalangan penerima bansos itu mencapai hampir rp 1 triliun.

angka ini bukan hanya fantastis, tetapi juga menggambarkan bagaimana sistem yang bertujuan mendukung kesejahteraan justru digunakan untuk tujuan yang bertolak belakang.

ketua ppatk, ivan yustiavandana, menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh melalui proses pencocokan nomor induk kependudukan (nik) penerima bansos dengan data salah satu bank yang menjalin kerja sama dengan ppatk. 

dari hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa sebagian nik yang terdaftar sebagai penerima bansos juga terlibat dalam transaksi judi online, bahkan ada yang terhubung dengan aktivitas korupsi dan pendanaan terorisme.

“ini baru dari satu bank. kami melakukan pencocokan nik dan menemukan fakta bahwa beberapa penerima bansos ternyata juga aktif bermain judi online,” ungkap ivan saat konferensi pers di gedung dpr ri, jakarta, pada kamis, 10 juli 2025.

temuan ini mendapat perhatian serius dari dpr ri. anggota komisi iii dari fraksi nasdem, rudianto lallo, meminta agar ppatk tidak sekadar merilis data tanpa proses validasi yang ketat. 

menurutnya, publik perlu mengetahui tingkat akurasi data tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau stigma terhadap penerima bansos secara umum.

“ppatk harus memperjelas kebenaran data itu. jangan sampai menyebut angka 500 ribu tanpa konfirmasi yang jelas. validasi sangat penting agar tidak merugikan pihak yang sebenarnya tidak terlibat,” ujar rudianto pada jumat, 11 juli 2025.

ia juga menyoroti pentingnya peran kementerian sosial atau dinas sosial dalam proses verifikasi langsung ke lapangan. 

pasalnya, pihak-pihak inilah yang berwenang dalam menentukan siapa yang berhak menerima bansos, sehingga keakuratan data perlu dipastikan melalui investigasi menyeluruh.

sementara itu, wakil ketua komisi viii dpr ri, h abidin fikri sh mh, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. 

ia mendesak agar kementerian sosial segera berkomunikasi dengan ppatk dan pihak kepolisian untuk melakukan validasi data secara sistematis dan menyeluruh.

menurut abidin, mereka yang terbukti menyalahgunakan bansos harus dikenakan sanksi tegas. 

ia pun mengingatkan agar tidak sampai ada individu yang kehilangan hak atas bantuan hanya karena datanya tercatut atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin.

“bantuan sosial adalah instrumen perlindungan bagi kelompok rentan. ketika digunakan untuk kepentingan ilegal seperti judi online atau bahkan dugaan pendanaan terorisme, maka itu adalah pelanggaran berat terhadap amanah rakyat,” tegasnya. 

secara keseluruhan, temuan ppatk ini membuka diskusi penting terkait efektivitas sistem pengawasan penerima bansos. 

selain menyoroti celah dalam proses distribusi dan pengawasan, peristiwa ini juga menggugah kesadaran publik akan pentingnya integritas dalam penggunaan dana bantuan. 

pemerintah bersama lembaga terkait diharapkan segera mengambil langkah konkret demi menjaga kredibilitas dan tujuan utama dari program bansos, membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan memperkaya diri melalui jalan ilegal.