bacakoran.co - hari pertama  seharusnya menjadi momen penuh semangat bagi siswa dan orang tua.

namun, suasana berbeda terjadi di sma negeri 6 dan smp negeri 17 kota tangerang selatan.

akses utama menuju dua sekolah negeri tersebut diblokir warga perumahan pamulang permai, buntut dari kekecewaan atas hasil seleksi sistem penerimaan murid baru () 2025.

melansir dari video youtube cnn indonesia, menurut warga mereka telah tiga kali berdialog dengan pihak  dan dinas pendidikan provinsi banten, namun belum menemukan titik terang.

mereka bahkan berencana mengirim surat kepada gubernur banten untuk meminta keadilan.

di sisi lain, pihak sekolah tetap melanjutkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (mpls) meski akses utama terganggu.

aksi ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem zonasi dalam penerimaan siswa benar-benar berpihak pada masyarakat sekitar sekolah?

atau justru membuka celah ketidakadilan yang memicu konflik horizontal?

pemicu aksi blokade: jalur domisili yang dipersoalkan

warga rw 10 pamulang merasa kecewa karena anak-anak mereka tidak diterima di sekolah negeri terdekat, meskipun secara geografis rumah mereka berada di sekitar sekolah.

dari sembilan anak yang mendaftar, tak satu pun lolos seleksi jalur domisili.

hal ini memicu aksi protes berupa penutupan akses jalan dengan rantai dan gembok, serta pemasangan spanduk bertuliskan “akses ini ditutup karena sistem penerimaan siswa mengabaikan hak anak-anak kami bersekolah di lingkungan sendiri”.

memperlihatkan suasana gerbang yang digembok dan antrean siswa serta orang tua yang terpaksa berjalan kaki sejauh 200–300 meter menuju sekolah.

aksi ini telah berlangsung sejak kamis, 3 juli 2025, dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian hingga hari pertama sekolah.

dampak langsung ke siswa dan orang tua

penutupan akses ini berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan siswa.

mereka harus berjalan kaki melewati celah sempit gerbang yang hanya dibuka sekitar 30 cm.

orang tua pun tidak bisa mendampingi anak-anak mereka hingga ke lingkungan sekolah, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (mpls).

ratna, salah satu wali murid smpn 17, mengaku sedih karena tidak bisa mengantar anaknya di hari pertama sekolah.

“harusnya bisa didampingi, ini malah enggak bisa,” ujarnya.

padahal smpn 17 tidak terlibat langsung dalam konflik, namun ikut terdampak karena menggunakan akses jalan yang sama dengan sman 6.

upaya mediasi dan harapan warga

pihak sekolah, dinas pendidikan provinsi banten, dan warga telah melakukan mediasi di polsek pamulang.

namun hingga kini belum ada titik terang.

warga bersikukuh menuntut keadilan dalam sistem zonasi dan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret.

bukan sekadar aksi spontan warga ini adalah simbol kekecewaan yang mendalam terhadap sistem penerimaan siswa baru (spmb) yang dianggap tidak adil.

ketika sembilan anak dari lingkungan sekitar gagal masuk sekolah negeri meski tinggal hanya beberapa ratus meter dari gerbang, warga merasa hak pendidikan anak-anak mereka telah diabaikan

kasus ini menjadi refleksi penting bagi sistem penerimaan siswa di indonesia.

ketika regulasi tidak berpihak pada masyarakat sekitar, konflik sosial bisa muncul.

diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur domisili agar hak pendidikan anak-anak tidak terabaikan.

semoga mediasi yang sedang berlangsung dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan.