bacakoran.co - pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja () di kabupaten pada senin (14/7/2025) berubah dari momen kebanggaan menjadi panggung ketidakpuasan, setelah insiden pelepasan balon sebelum waktu yang ditentukan memicu kekesalan muhammad fadhil arief.
sebanyak 1.077 pppk yang dilantik hari itu menanti detik bersejarah penyerahan surat keputusan (sk).
namun, suasana menjadi kacau ketika aba-aba dari panitia disalahartikan peserta sebagai tanda pelepasan balon, padahal instruksi tersebut hanya untuk sesi foto bersama.
spontan, balon-balon menghiasi langit acara sebelum waktunya, mengundang teguran dari pemandu acara.
insiden ini memicu reaksi keras dari bupati batanghari, yang kemudian disebut menunda penyerahan sk secara serentak di lokasi pelantikan.
“kami sudah dilantik, tapi sk tidak diserahkan. kata petugas, bupati memerintahkan agar sk ditahan karena balon sudah dilepaskan duluan,” kata seorang peserta pelantikan.
peserta lainnya menjelaskan bahwa miskomunikasi menjadi akar dari kejadian tersebut.
“waktu itu protokoler memberi hitungan, kami kira itu tanda untuk melepas balon. ternyata hanya aba-aba foto,” katanya.
tak lama setelah video insiden dan narasi soal penahanan sk viral di media sosial, bupati muhammad fadhil arief memberikan klarifikasi.
ia membantah bahwa sk ditahan karena insiden balon.
menurutnya, pembagian sk memang direncanakan melalui kantor masing-masing untuk menghindari kerumunan dan kekeliruan.
namun, ia tetap menyesalkan ketidaktertiban peserta.
“masak pegawai dak mau diajak tertib, bukan pegawai kalau ngomong sk ditahan,” tegasnya.
ternyata, kemarahan sang bupati tidak hanya dipicu oleh momen balon semata.
dilansir dari informasi akun instagram @fakta.indo, ketegangan dalam pelantikan tersebut telah terakumulasi beberapa hari sebelumnya.
sejumlah faktor menjadi pemantik ialah peserta diminta hadir terlalu pagi, komunikasi panitia dinilai tidak peka, hingga munculnya kabar bahwa ada peserta yang lolos meski tak memenuhi syarat administrasi.
melihat kejadian ini, di media sosial, para netizen menumpahkan opini mereka.
"intruksi semudah itu aja gak fokus gmn sama kerjaan."
"bisa juga ketika lepasi balon dan langsung di foto bersama sama, keren lagi."
"tau kan sekarang kalian kenapa birokrasi dan urusan dengan negara sendiri berasa kocak, ya karena isinya orang2 kocak."
"fungsinya apa sih begini? kaya bocah tk aja. pantes kerjanya dikantor gabener males malesan emang bocil boomer."
"kalau 1-2 org saja yg salah menafsirkan instruksi artinya yg salah adlh yg mendengarkan, tapi kalau sebagian besar salah menafsirkan instruksi artinya yg memberikan instruksi yg salah dlm memberikan instruksinya."
"panitia bingung , peserta bingung , bupatinya bingung, saya juga bingung, selamat hari bingung."
"setuju gw sama bupati nya.. ini bukan perkara balon, lebih dari itu.. instruksi atasan aja tidak di dengar apalagi rakyat."
sementara sebagian peserta menyayangkan cara komunikasi panitia, banyak juga yang memahami reaksi bupati sebagai bentuk ketegasan dan keinginan untuk meningkatkan disiplin birokrasi.
peristiwa ini menjadi cerminan bahwa pengelolaan acara formal, apalagi yang melibatkan pejabat publik dan ribuan peserta, membutuhkan komunikasi yang jelas, persiapan matang, dan profesionalisme dari semua pihak.
