bacakoran.co - ratusan warga dari empat kelurahan sumur batu, cikiwul, ciketing udik, dan bantargebang menggelar  besar-besaran di depan fasilitas pengolahan sampah refuse-derived fuel (rdf) milik pemerintah provinsi dki jakarta.

rabu, 16 juli 2025 menjadi hari yang penuh gejolak di kawasan bantargebang, kota bekasi.

mereka menuntut agar pengelola rdf memprioritaskan  dalam proses rekrutmen.

melansir dari video youtube tvonenews, aksi ini menjadi sorotan penting dalam isu keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan.

rdf bantargebang, sebagai proyek strategis pengelolaan sampah, diharapkan tidak hanya membawa solusi ekologis, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan tumpukan sampah.

latar belakang aksi

aksi ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja rdf yang dilakukan secara daring.

menurut mereka, sistem online tidak ramah bagi masyarakat sekitar yang mayoritas masih gagap teknologi.

banyak warga yang sebelumnya dijanjikan akan dipekerjakan saat rdf beroperasi penuh, namun kenyataannya justru tenaga kerja dari luar daerah yang diterima.

salah satu warga, hepi khairulsaleh, menyampaikan bahwa rdf telah merekrut 250 pekerja dari luar bantargebang, sementara warga lokal yang sempat bekerja saat masa uji coba pada 2022 tidak dipanggil kembali.

“kami dijanjikan kerja, tapi nyatanya kami hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.

melansir dari video youtube tvonenews, memperlihatkan suasana panas saat warga membentangkan spanduk dan mencoba masuk ke area kantor rdf.

aksi ini menjadi sorotan media nasional karena menunjukkan ketegangan antara masyarakat terdampak dan pengelola proyek strategis.

tuntutan warga

dalam orasinya, warga menyuarakan beberapa tuntutan utama:

- prioritaskan warga lokal dalam rekrutmen tenaga kerja rdf.

- transparansi informasi lowongan kerja, agar warga sekitar memiliki akses yang adil.

- penghapusan sistem online dan pelibatan tokoh lokal seperti lurah dan karang taruna dalam proses seleksi.

koordinator aksi, happy haerul saleh, menegaskan bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi, warga siap menutup operasional rdf sebagai bentuk protes.

“harga mati, rdf harus prioritaskan warga sekitar!” serunya.

respons pengelola rdf

kepala upst rdf bantargebang, agung, menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan kuota 37 posisi baru dan akan memprioritaskan warga lokal.

namun, ia menekankan bahwa proses rekrutmen tetap harus memenuhi syarat teknis dan sertifikasi tertentu.

“kami ingin yang diterima benar-benar warga sini, tapi tetap sesuai kriteria,” ujarnya.

solusi berkelanjutan: kolaborasi dan komitmen

untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pengelola rdf, dan masyarakat bantargebang.

program pelatihan kerja, transparansi rekrutmen, serta kuota khusus bagi warga lokal bisa menjadi langkah awal yang konkret.

dengan begitu, rdf tidak hanya menjadi simbol pengelolaan sampah modern, tetapi juga simbol pemberdayaan masyarakat.

aksi ini mencerminkan keresahan sosial yang muncul akibat ketimpangan akses kerja di tengah proyek pengolahan sampah modern.

warga bantargebang menuntut hak mereka untuk dilibatkan secara adil dan transparan.

jika tidak segera ditangani, konflik ini berpotensi mengganggu kelangsungan operasional rdf dan mencoreng komitmen sosial pemerintah daerah.