bacakoran.co - nama satria arta kumbara, mantan prajurit tni angkatan laut, kembali menjadi sorotan publik setelah ia menyampaikan permohonan untuk mengembalikan status kewarganegaraannya sebagai warga negara indonesia (wni).

permintaan tersebut muncul setelah satria diketahui bergabung dengan militer rusia, yang secara hukum berakibat pada pencabutan status wni-nya.

satria sebelumnya bertugas di inspektorat korps marinir (itkormar) dan berpangkat terakhir sersan dua (serda).

namun, ia dinyatakan melakukan desersi sejak 13 juni 2022 dan dipecat secara tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan militer ii-08 jakarta pada 17 april 2023.

ia juga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun.

setelah pemecatan, satria muncul dalam video mengenakan seragam militer rusia dan mengaku bergabung dengan kementerian pertahanan rusia.

ia menyatakan bahwa keputusannya semata-mata untuk mencari nafkah, bukan untuk mengkhianati indonesia.

dalam video yang viral di tiktok, satria menyampaikan permohonan maaf kepada presiden prabowo subianto, wakil presiden gibran rakabuming, dan menteri luar negeri sugiono.

ia mengaku tidak mengetahui bahwa bergabung dengan militer asing akan mencabut status kewarganegaraannya.

“saya memohon kebesaran hati bapak prabowo subianto, bapak gibran, bapak sugiono, mohon kebesaran hati bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan mengembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke indonesia,” ujar satria.

kementerian luar negeri (kemlu) melalui juru bicara rolliansyah soemirat menyatakan bahwa status kewarganegaraan bukan kewenangan kemlu, melainkan kementerian hukum dan ham.

meski demikian, kemlu tetap memantau keberadaan satria melalui kbri moskow dan menjalin komunikasi.

sementara itu, kementerian pertahanan (kemhan) mengimbau masyarakat agar tidak tergoda bergabung dengan militer asing.

brigjen tni frega ferdinand wenas menegaskan bahwa tindakan seperti satria memiliki konsekuensi hukum berat, termasuk kehilangan kewarganegaraan dan risiko keselamatan.

berdasarkan uu no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan pp no. 2 tahun 2007, wni yang secara sadar bergabung dengan militer asing akan kehilangan status kewarganegaraannya.

dalam kasus satria, pencabutan status wni dianggap sah dan tidak dapat diganggu gugat.

tni al juga menegaskan bahwa satria tidak lagi memiliki keterkaitan dengan institusi militer indonesia, dan segala urusan hukum kini menjadi ranah pemerintah sipil.