bacakoran.co - guru ngaji, dai, aktivis islam, dan pegawai ormas islam kini bisa memiliki dengan harga super terjangkau, karena disubsidi langsung oleh negara.

itu setelah menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp), secara resmi menandatangani nota kesepahaman (mou) bersama ketua umum majelis ulama indonesia (mui) k.h. m. anwar iskandar, serta perwakilan dari badan pusat statistik (bps).

kerjasama ini menandai dimulainya program penyediaan dan pemutakhiran data statistik dan fasilitas rumah subsidi bagi dai, guru ngaji, aktivis islam dan pegawai organisasi kemasyarakatan islam di lingkungan mui.

dengan penandatanganan ini, keinginan para dai dan guru ngaji memiliki rumah bukan cuma impian, tapi sudah jadi kenyataan.

“sekarang waktunya para guru ngaji memiliki rumah sendiri,” ujar maruarar.

ribuan guru ngaji sudah terima ‘kunci rumah’

program ini bukan sekadar wacana di atas kertas.

faktanya, sudah ada 1.975 guru ngaji di seluruh indonesia yang berhasil melakukan akad kpr melalui skema fasilitas likuiditas

pembiayaan perumahan (flpp) dan mendapatkan rumah subsidi.

langkah ini juga merupakan bagian dari program 3 juta rumah milik presiden prabowo subianto untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang masih menyentuh angka 9,9 juta.

“kami butuh dukungan dari mui untuk menggerakkan para guru ngaji agar ikut serta dalam program prioritas ini demi mewujudkan kesejahteraan umat,” lanjut ara.

mui dukung penuh, guru ngaji wajib sejahtera

ketua umum mui, k.h. m. anwar iskandar menyambut program ini dengan antusias dan berharap implementasinya bisa dipercepat di berbagai daerah.

maka itu, pihaknya mengapresiasi setinggi-tingginya dukungan dari kementerian pkp.

“ini bentuk nyata kepedulian negara terhadap para dai dan guru ngaji. semoga segera terwujud di lapangan,” tegasnya.

gimana cara ikut program ini?

walaupun prosedurnya belum dijelaskan secara teknis, namun dengan adanya kerja sama antara kementerian pkp, mui, dan bps, data penerima subsidi akan diverifikasi secara resmi.

para guru ngaji dan aktivis islam yang terdata akan menjadi prioritas utama untuk mendapatkan akses ke hunian subsidi.